Sentani, Papua Terbit,- Anggota DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Papua, Billy Suwae, menegaskan agar Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus keracunan massal yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre dan sekitarnya harus bekerja secara jujur, transparan, dan tidak menutup-nutupi fakta kepada masyarakat. Seruan ini disampaikan menyusul masih terbatasnya informasi resmi yang diterima korban, keluarga dan masyarakat kabupaten Jayapura hingga hari ini.
Kasus keracunan yang menimpa ratusan warga, mulai dari siswa sekolah, balita, ibu hamil hingga lansia, beberapa hari lalu memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan kejelasan penyebab pasti, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah hukum yang akan diambil.
“Kami meminta Kepolisian dan pihak berwenang lainnya untuk bekerja dengan hati nurani dan kejujuran. Jangan ada satu pun fakta yang disembunyikan, jangan ada pihak yang dilindungi, dan jangan ada kebenaran yang dibelokkan hanya demi kepentingan tertentu,” tegas Billy Suwae di ruang kerjanya, Selasa (11/8).
Billy menekankan bahwa kasus ini menyangkut keselamatan nyawa warga dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum adalah suatu keharusan.
“Orang tua korban, masyarakat Depapre, dan seluruh rakyat Papua berhak mengetahui kronologi lengkap, hasil laboratorium, kelalaian apa yang terjadi, serta siapa pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Jangan biarkan dugaan dan isu-isu tidak benar berkembang liar karena aparat lambat atau tertutup dalam memberikan keterangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan adalah amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Segala proses penyelidikan yang tidak mengganggu jalannya pemeriksaan harus dapat diakses secara jelas oleh publik.
Politisi asal Papua ini meminta aparat menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran prosedur, maupun penyimpangan yang menyebabkan keracunan terjadi. Tidak peduli apakah pelakunya pihak swasta, pengelola dapur, atau aparat pemerintah sekalipun.
"Jika ada yang bersalah, harus dihukum sesuai aturan yang berlaku, sehingga hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Pengelola-pengelola dapur MBG ditempat lain, mereka tidak serta merta mengejar keuntungan semata, tapi keselamatan nyawa manusia harus menjadi fokus utama.
Hukum harus tegak lurus di tanah Papua. Jangan sampai kasus ini berhenti ditengah jalan atau diusut secara tidak tuntas seolah-olah ada yang ingin dilindungi. Kejujuran aparat saat ini adalah kunci pemulihan kepercayaan rakyat,” tandasnya.
“Kami juga berharap aparat penegak hukum bekerja dengan jujur, adil, dan terbuka. Berikan kepastian hukum bagi korban, berikan keadilan bagi masyarakat, dan pastikan kesalahan serupa tidak terulang lagi di masa depan,” pungkas Billy Suwae. ( DD )
0 Komentar