Menjaga Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi di Papua
Penulis Epaenetus S.Ketaren
Dalam beberapa tahun terakhir, isu inflasi menjadi perhatian serius di berbagai wilayah di Indonesia. Kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus terjadi bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berimbas langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di antara 37 provinsi yang mengalami tekanan inflasi, Provinsi Papua menjadi salah satu wilayah yang merasakan dampaknya cukup signifikan.
Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa meningkat secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan ini membuat nilai uang menurun dan daya beli masyarakat ikut melemah Di Papua,hal tersebut tampak jelas di pasar-pasar tradisional, di mana harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur-mayur mengalami fluktuasi yang cukup tajam.
Kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras, menjadi perhatian utama. Berdasarkan simulasi, setiap kenaikan harga beras sebesar 10 persen,pengeluaran 800 ribu perhari dalam rumah tangga, maka dapat meningkatkan angka kemiskinan hingga 0,8 persen dalam keluarga. Ini artinya, stabilitas harga pangan memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepala daerah kabupaten /kota maupun provinsi, dalam pantauan media Papuaterbit.id pada instansi pemerintah kota selalu melakukan live via zoom dengan kementerian pusat terkait perkembangan inflasi di kota Jayapura untuk itu perlu di ketahui bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara terpusat, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini di maksud agar setiap kepala daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) aktif memantau pergerakan harga. Bahkan, kini setiap Senin seluruh kepala daerah di Indonesia diwajibkan melaporkan kondisi inflasi di wilayahnya melalui rapat daring bersama pemerintah pusat.
Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua juga turut mengambil bagian dalam kebijakan moneter yang bersinergi tas dengan pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah kota Jayapura,Sehingga program nasional dari pusat dapat menurunkan inflasi bertujuan untuk memastikan setiap daerah memiliki strategi pengendalian harga yang efektif, sehingga kestabilan ekonomi tetap terjaga. Di Papua, koordinasi ini menjadi sangat penting mengingat wilayahnya yang luas dan kondisi geografis yang menantang, sehingga distribusi barang dan logistik sering kali menjadi faktor utama penyebab fluktuasi harga.
Faktor-faktor Penyebab Inflasi di Papua
Inflasi di Papua tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tekanan harga semakin meningkat. Pertama, kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM), upah tenaga kerja, dan ongkos transportasi. Ketika harga BBM naik, biaya distribusi barang dari pelabuhan ke pedalaman ikut melonjak. Kondisi ini mendorong harga barang di pasar menjadi lebih tinggi.
Kedua, peningkatan permintaan barang dan jasa pada momen tertentu seperti Lebaran dan Natal. Saat permintaan tiket pesawat dan kebutuhan pokok meningkat, harga pun ikut naik. Fenomena ini sering terjadi di Papua karena ketersediaan barang terbatas dan biaya pengiriman antarwilayah relatif tinggi.
Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga memberi pengaruh. Barang impor seperti gandum, kedelai, dan bahan pangan olahan menjadi lebih mahal. Kenaikan harga impor tersebut menular ke harga barang lokal yang menggunakan bahan baku dari luar negeri.
Dampak Inflasi terhadap Masyarakat
Kenaikan harga barang dan jasa memberikan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat Papua. Salah satu dampak paling terasa adalah turunnya daya beli masyarakat. Ketika harga naik, pendapatan tetap tidak berubah, sehingga masyarakat harus mengurangi konsumsi. Banyak keluarga di Jayapura kini lebih selektif dalam berbelanja, mengutamakan kebutuhan pokok dan menunda pembelian barang lain.
Inflasi juga menimbulkan ketidakpastian usaha. Para pengusaha menjadi ragu untuk melakukan investasi karena biaya produksi yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sehingga inflasi memiliki hubungan erat dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masyarakat berpendapatan rendah akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung tidak terlalu terpengaruh. Ketimpangan ekonomi pun semakin terasa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2025, inflasi Papua tercatat 0,21 persen secara bulanan dan 2,65 persen secara tahunan. Meski terlihat moderat, dampaknya cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat. BPS juga mencatat bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Jayapura mencapai 294,93 ribu jiwa, dan sekitar 72,94 persen di antaranya termasuk kategori rentan miskin.
Inflasi yang tidak terkendali juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam hal gizi dan stunting. Ketika daya beli turun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi makanan bergizi, yang akhirnya memengaruhi kualitas hidup anak-anak.
Strategi dan Langkah Pengendalian Inflasi
Untuk menekan laju inflasi, pemerintah bersama Bank Indonesia, TPID, dan instansi terkait terus memperkuat sinergi di tingkat pusat dan daerah. Empat langkah strategis menjadi fokus utama pengendalian inflasi di Papua, yaitu:
1. Menjaga daya beli masyarakat, melalui program bantuan sosial, subsidi pangan, dan bantuan langsung tunai bagi kelompok rentan.
2. Menjamin ketersediaan barang pokok, dengan memastikan rantai pasok berjalan lancar hingga ke wilayah pedalaman dan kepulauan.
3. Memperbaiki sistem logistik dan distribusi, agar biaya transportasi dapat ditekan. Penguatan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan gudang penyimpanan juga menjadi prioritas.
4. Mengelola ekspektasi publik terhadap harga, melalui komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan dalam membeli barang kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Dengan memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Papua diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya.
Menatap inflasi Papua Ke Depan
Mengendalikan inflasi di Papua memang bukan pekerjaan mudah. Tantangan geografis, biaya logistik yang tinggi, serta keterbatasan infrastruktur menjadi faktor yang harus dihadapi bersama. Namun, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, stabilitas harga dapat dijaga.
Langkah-langkah nyata seperti pemantauan harga rutin, optimalisasi pasokan, dan program subsidi yang tepat sasaran menjadi kunci agar inflasi tidak menekan kehidupan rakyat kecil. Dengan koordinasi yang kuat dan kebijakan yang konsisten, Papua dapat menjaga keseimbangan ekonominya serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.untuk sebagai jurnalis dapat mengawal perkembangan inflasi dengan pemberitaan yang akurat dan terpercaya di mata masyarakat.
0 Komentar