Jayapura, Papua Terbit,- Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Kota Jayapura, Kamis (19/11/2026).
Wakil Walikota Jayapura Dr. Ir. H Rustan Saru, MM. Pelaksanaan Satu Data Kota Jayapura merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah, karena seluruh program pembangunan dan kebijakan kepala daerah harus disusun berdasarkan data yang valid dan terukur.
Kebijakan Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Melalui kebijakan tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman dan komitmen dalam pengelolaan data pemerintahan.
Setiap OPD memiliki tanggung jawab sebagai produsen data dengan melakukan penginputan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi yang dimiliki masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, data tersebut disampaikan kepada Bapperida sebagai koordinator penyelenggaraan Satu Data, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data dan pengelola metadata untuk melakukan verifikasi sesuai ketentuan.
Ini sangat penting dan mendasar karena berkaitan langsung dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan kepala daerah. Setiap OPD harus menginput dan menyampaikan data, kemudian dikoordinasikan oleh Bapperida dan diverifikasi oleh Kominfo sebagai wali data.
Bapperida memastikan seluruh usulan program dan kegiatan OPD untuk tahun anggaran 2027 benar-benar mengacu pada data yang telah disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, setiap program yang diajukan dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan, sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi memiliki dasar data yang jelas.
Hingga saat ini pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura masih menghadapi tantangan, terutama karena belum seluruh OPD memiliki kesamaan sistem dan komitmen dalam berbagi data.
Kita belum satu data. Masing-masing OPD masih memiliki ego sektoral. Inilah yang harus kita benahi melalui koordinasi dan kegiatan hari ini. Data tidak boleh hanya disimpan di masing-masing kantor, tetapi harus dihimpun dan dikelola secara terpadu untuk kepentingan pembangunan Kota Jayapura.
Selain mengintegrasikan data, Wakil Wali Kota juga mengingatkan seluruh OPD agar melakukan pembaruan secara berkala. Data yang telah dimiliki harus terus diperiksa dan diperbarui sesuai perkembangan kondisi masyarakat.
Ia mencontohkan, berbagai persoalan pembangunan seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan data yang akurat sebagai dasar menentukan program dan mengukur keberhasilan.
Wakil Walikota Jayapura Dr. Ir. H Rustan Saru, MM. Ketersediaan data yang terintegrasi juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Data tersebut akan menjadi salah satu bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan Satu Data Kota Jayapura tidak berhenti sebatas kegiatan rapat koordinasi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan komitmen dan pelaksanaan nyata oleh seluruh OPD.
Pemerintah daerah akan mempertimbangkan pemberian penghargaan (reward) kepada OPD yang tertib, aktif, dan konsisten menyampaikan serta memperbarui data. Sebaliknya, OPD yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat diberikan evaluasi dan sanksi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan penyesuaian alokasi anggaran atau kegiatan.
OPD yang berhasil menyampaikan data dengan baik tentu harus diberikan penghargaan. Sebaliknya, OPD yang tidak memperbarui dan tidak menyampaikan data akan dievaluasi. Kita harus memiliki tindak lanjut, jangan sampai kegiatan ini hanya berhenti pada rapat hari ini.
Rakor Satu Data ini, seluruh perangkat daerah dapat meninggalkan ego sektoral dan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan satu sistem data yang terpadu di Kota Jayapura.
Keberhasilan pembangunan daerah harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tersedianya Satu Data Kota Jayapura, pemerintah akan lebih mudah menentukan prioritas pembangunan, menyusun program yang tepat sasaran, serta mengukur capaian kinerja secara objektif.
Komitmen kita harus jelas, yaitu mewujudkan Satu Data Kota Jayapura. Semua OPD harus bekerja bersama, karena data merupakan dasar dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan daerah.(Redaksi)

0 Komentar