Politisi Fraksi NasDem Soroti Distribusi BBM Subsidi, Dorong Pengawasan Terpadu

 


Jayapura, Papua Terbit,-Anggota Komisi IV DPR Papua, Alberth Merauje, meminta Pertamina bersama pemerintah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menurut Alberth, pengawasan distribusi diperlukan untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan minyak tanah, serta LPG benar-benar diterima masyarakat sesuai kebutuhan, terutama selama momentum perayaan Natal dan Tahun Baru.

Hal tersebut disampaikan politisi Fraksi NasDem itu saat kunjungan kerja dan koordinasi Komisi IV DPR Papua ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Senin (16/11/2026).

Alberth mengatakan, pihaknya ingin memastikan stok BBM dan LPG tersedia serta mencukupi mulai dari masa Advent hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebab, kebutuhan BBM tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga menunjang transportasi darat, laut, dan udara.

"Kami dari Komisi IV DPR Papua ingin memastikan kepada Pertamina bahwa stok bahan bakar, termasuk LPG, harus siap sampai pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pertalite tidak boleh kosong, begitu juga LPG dan minyak tanah," ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun Pertamina telah menyampaikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman, persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah pengawasan distribusi di lapangan.

Alberth mencontohkan penyaluran minyak tanah ke kelurahan menggunakan tangki berkapasitas 5.000 liter. Dalam praktiknya, minyak tanah bisa cepat habis karena diduga sebagian pembelian dilakukan menggunakan jeriken berkapasitas besar untuk kemudian disalurkan kembali ke tempat lain.

Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan minyak tanah justru tidak kebagian.

"Ini yang perlu diawasi. Jangan sampai minyak tanah yang sudah dihitung untuk kebutuhan satu kelurahan, ketika masyarakat datang mengantre, ternyata sudah habis karena sebagian dibeli menggunakan jeriken besar," tegasnya.

Selain pengawasan distribusi, Alberth juga mendorong realisasi program BBM Satu Harga agar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Papua. Ia berharap harga BBM di Kabupaten Sarmi, Keerom, maupun kabupaten lainnya tidak berbeda jauh dengan harga di Kota Jayapura.

Ia mencontohkan, di Sarmi harga Pertalite bisa mencapai Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per liter ketika terjadi kelangkaan BBM.

Karena itu, ia berharap komitmen pemerataan harga BBM dapat direalisasikan paling lambat 15 Desember 2026, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati harga BBM yang lebih terjangkau menjelang Nataru.

Alberth juga menyoroti antrean panjang kendaraan yang membeli solar. Menurutnya, proyek-proyek pemerintah yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD harus menggunakan BBM non-subsidi sesuai ketentuan.

Perusahaan yang mengerjakan proyek besar, termasuk proyek swasembada pangan, pertanian padi, dan perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan solar secara langsung melalui Pertamina dengan perencanaan kebutuhan sesuai masa pelaksanaan proyek.

"Perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek APBN dan APBD harus membeli solar non-subsidi. Mereka sebaiknya menghitung kebutuhan selama satu tahun proyek dan membeli langsung ke Pertamina, sehingga tidak ikut mengantre di SPBU dan menyebabkan antrean panjang," jelasnya.

Lebih lanjut, Alberth menilai pengawasan BBM tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina. Diperlukan kerja sama dengan kepolisian, instansi perhubungan, pemerintah daerah, serta komponen masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia juga menyoroti pengawasan penggunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi yang dinilai masih perlu diperketat. Menurutnya, sistem tersebut harus benar-benar diawasi agar tidak disalahgunakan, termasuk kendaraan yang melakukan pengisian berulang kali dalam sehari.

"Pertamina tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan aparat penegak hukum, kepolisian, perhubungan, dan masyarakat. Kalau ada penyimpangan di lapangan, masyarakat juga harus berani melaporkan," katanya.

Untuk itu, Alberth mengusulkan pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih BBM yang melibatkan pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

Menurutnya, keberadaan satgas tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan tertib, tepat sasaran, serta mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

"Untuk mengantisipasi orang-orang yang bekerja di luar aturan, harus dibentuk tim Satgas Sapu Bersih BBM. Harus ada pengawasan bersama supaya distribusi BBM tertib dan masyarakat bisa mendapatkan haknya," pungkasnya.(YL).

Posting Komentar

0 Komentar