Jayapura, Papua Terbit,- Persidangan sengketa terkait penetapan calon Wakil Bupati Nduga kembali Rabu,(11/11/2026) di PTUN Jayapura , menghadirkan keterangan ahli. Dalam sidang tersebut, Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H., menilai keputusan DPRK Nduga yang menjadi objek sengketa belum bersifat final sehingga perlu dipertimbangkan dari aspek hukum tata usaha negara.
Anton yang dihadirkan sebagai ahli oleh pihak tergugat intervensi, yakni calon Wakil Bupati Nduga terpilih Paulus Ubruangge, menjelaskan bahwa keputusan DPRK merupakan produk lembaga legislatif yang tidak dapat langsung dikategorikan sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.
Menurutnya, keputusan DPRK merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Nduga. Proses tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Keputusan DPRD itu belum bersifat final. Keputusan finalnya berada pada Menteri Dalam Negeri,” jelas Anton dalam persidangan.
 |
| dan Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H., (kanan) |
Ia menerangkan, apabila pihak penggugat ingin mempersoalkan keputusan Mendagri, pengujiannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan menguji aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan tersebut.
Anton juga berharap proses hukum yang sedang berlangsung tidak menimbulkan gejolak sosial maupun politik di Kabupaten Nduga.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa ini penting agar pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
“Harapan kita, proses ini segera selesai dan keputusannya dapat diterima semua pihak, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Nduga bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Christian G. Pioh, S.H., M.H., C.L.A., selaku tim kuasa hukum Paulus Ubruangge, mengatakan keterangan ahli dalam persidangan memperkuat pandangan pihaknya bahwa gugatan tersebut masih terlalu dini atau prematur.
Menurut Christian, objek yang seharusnya menjadi perhatian dalam sengketa tersebut adalah keputusan Menteri Dalam Negeri, bukan keputusan DPRK Nduga.
“Pendapat ahli sangat jelas bahwa gugatan ini masih terlalu prematur. Karena itu, kami berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan ahli dalam mengambil putusan,” kata Christian.
Pihak kuasa hukum berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan aspek hukum yang disampaikan ahli sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.(*)
0 Komentar