BPKAD Kota Jayapura Update data Capaian Realisasi Keuangan Per November 2026

 


Jayapura, Papua Terbit, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura memperbarui capaian realisasi keuangan pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Jayapura hingga minggu kedua November 2026. 

Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menyampaikan berdasarkan data per 16 November 2026, realisasi keuangan pendapatan daerah telah mencapai 81,34 persen dari target anggaran sekitar Rp1,5 triliun.

"Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai 69,29 persen atau setara Rp1.066.325.966.596 dari total target anggaran,"ujarnya Desi di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pengangkatan Anggota DPRK Jalur Otonomi Khusus (Otsus), Senin (16/11/2026).

Desi menjelaskan, capaian realisasi belanja daerah masih perlu didorong, terutama pada belanja modal yang hingga pertengahan November baru mencapai 45,53 persen.

Menurutnya, waktu penyelesaian realisasi anggaran semakin terbatas karena batas waktu realisasi belanja modal ditetapkan hingga 15 Desember 2026.

Meski demikian, ia menyebutkan rata-rata realisasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berada di atas 70 persen.

*Terkait Penyaluran Dana Otsus *

Selain perkembangan pendapatan dan belanja daerah, Desi juga menjelaskan perkembangan pengelolaan dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kota Jayapura.

Ia mengatakan, alokasi Dana Otsus Kota Jayapura mengalami peningkatan dari Rp169 miliar pada 2025 menjadi Rp176 miliar pada 2026. Sementara itu, terdapat tambahan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp5 miliar sehingga total alokasi DTI menjadi Rp10 miliar.

Penyaluran Dana Otsus dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tahap pertama sebesar 30 persen, tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga merupakan sisa alokasi. Untuk tahap ketiga, dana tersebut telah ditransfer 100 persen.

Sementara penyaluran Dana Otsus tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50 persen. Tahap pertama telah ditransfer dan laporan pertanggungjawabannya telah dikirimkan, sedangkan tahap kedua masih menunggu proses penyaluran.

Desi juga menjelaskan bahwa sumber pendanaan kegiatan yang selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Otonomi Khusus (RAPO Otsus) untuk penyelenggaraan Otonomi Tahun 2027 bersumber dari Dana Otsus.

Menjelang akhir tahun anggaran 2026, Desi meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura mempercepat penyelesaian administrasi keuangan agar realisasi anggaran dapat berjalan optimal.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen administrasi, kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), penyetoran pajak, pengembalian sisa dana, serta penyetoran uang kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menghindari adanya uang kas yang masih tertahan di tangan bendahara OPD.

Desi berharap seluruh pimpinan OPD dan bendahara dapat memperhatikan batas waktu penyelesaian administrasi serta tidak menunda proses pertanggungjawaban anggaran hingga akhir tahun.

Dengan percepatan tersebut, Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat memaksimalkan realisasi APBD 2026 sekaligus memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.(Epen)

Posting Komentar

0 Komentar