Jayapura, Papua Terbit ,– Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia memperkuat komitmen pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, 5 Maret 2026.
Pertemuan strategis ini dilaksanakan menyusul rilis inflasi Februari 2026 dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengalami inflasi bulanan, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mencatat deflasi sebesar -0,03 persen (month to month).
Tekanan inflasi tersebut dipicu menipisnya stok pangan lokal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru serta ketidakpastian kondisi cuaca yang mempengaruhi pasokan bahan pangan. Secara tahunan, inflasi Februari 2026 juga meningkat akibat efek dasar rendah (low base effect) dari kebijakan diskon tarif listrik yang tidak lagi diberlakukan pada tahun ini, ditambah gejolak ketidakpastian global yang turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan masyarakat di tengah keterbatasan pasokan pangan lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan daerah otonom baru (DOB) yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, HLM ini menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan ekonomi daerah, kondisi inflasi, serta langkah percepatan penggunaan sistem pembayaran digital di Papua.
Sementara itu, Walikota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat digitalisasi transaksi daerah melalui penguatan dukungan pimpinan terhadap kebijakan digitalisasi, integrasi ekosistem pembayaran digital, serta peningkatan volume transaksi non-tunai secara terukur.
"Langkah ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menekankan pentingnya penguatan strategi pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok, peningkatan koordinasi TPID, serta pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di titik-titik strategis.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik bersama media massa guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Gubernur Papua juga mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Beberapa langkah yang didorong antara lain peningkatan sinergi penagihan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen PKB antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kolaborasi dengan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital, serta perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Wali Kota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, serta Wakil Bupati Keerom.
Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, serta masyarakat diharapkan terus diperkuat guna menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital ekonomi di Tanah Papua.(Epen)
0 Komentar