Jakarta,Papua Terbit,- Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 resmi dibuka di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Bank Indonesia (BI) yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026, dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”.
Gelaran ini dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa berbagai capaian pengembangan ekonomi syariah yang telahdiraih merupakan fondasi, bukan garis akhir, sehingga perlu terus diakselerasi melalui sinergi dan transformasi digital.
Menurutnya, peluang tersebut sangat besar, tercermin dari proyeksi belanja masyarakat muslim global yang mencapai USD3,56 triliun pada tahun 2029. Di dalam negeri, rantai nilai halal tumbuh 5,5% (yoy) pada triwulan II 2026, di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga meluncurkan tiga program unggulan,yakni Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC), pembaruan indeks Zakat CorePrinciples (ZCP) bersama BAZNAS, serta program beasiswa internasional yang bersumber dari dana sosial syariah.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan ISEF 2026 melalui keikutsertaan pelaku usaha syariah dan pemangku kepentingan dari Tanah Papua. Pada kategori UMKM Business-to-
Consumer (B2C), Papua diwakili oleh Kopi Kasuari Papua dan Najwa Abon Tuna, sedangkan pada kategori Halal Mart diwakili oleh Ruma dan Basyira Kukis.Kehadiran produk-produk tersebut menampilkan potensi komoditas unggulan Tanah Papua, mulai dari kopi hingga hasil perikanan, yang diolah menjadi produk halal bernilai tambah dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.
Tidak hanya pelaku usaha, KPw BI Prov. Papua bersama perwakilan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) DPW Papua dan Papua Selatan juga hadir dalamForum Silaturahim Pesantren dan Forum Bisnis Pesantren.
KPw BI Prov. Papua juga bersama perwakilan Bappeda/Bapperida Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mengikuti Forum Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pengembangan Ekonomi Syariah. Keterlibatan empat provinsi di wilayah kerja KPw BI Prov. Papua itu disebut sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat keselarasan kebijakan pengembangan ekonomi syariah antara pusat dan daerah hingga ke Daerah Otonom Baru (DOB).
Sementara penguatan ekosistem halal juga dilakukan dari hulu, khususnya pada rantai pasok produk hewani. Sejak 2024, sebanyak 50 Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Papua telah tersertifikasi melalui fasilitasi Bank Indonesia, yaitu 2 orang pada tahun 2024, 22 orang pada tahun 2025, dan 26 orang pada tahun 2026.
Selain itu, dua Rumah Potong Hewan (RPH) dan dua Rumah Potong Unggas (RPU) telah tersertifikasi halal, sementara dua rumah potong lainnya tengah dalam proses sertifikasi.
Di sisi literasi, sepanjang tahun 2026 KPw BI Prov. Papua telah menyelenggarakan enam kegiatan literasi ekonomi syariah yang menjangkau pondok pesantren, UMKM, guru,influencer, pegiat kopi, tokoh agama, pemuda gereja, pelajar, hingga masyarakat umum.
Kegiatan tersebut meliputi Talkshow Literasi Eksyar SHAFAR (20/2), Training of Trainers (ToT) Duta CBP (24/4), Talkshow Ekonomi Syariah bersama Pdt. Steve Marcel dan Habib Jafar pada Festival Cenderawasih 2026 (12/5), Tiba-Tiba Cupping Road to FESKOP (11/7), serta BI Mengajar di MA DDI Entrop (17/7) dan SMA Hikmah Yapis (21/7).
Sebagai langkah extra miles,literasi dikemas melalui gamifikasi Kahoot dan talkshow keberagaman bersama pemuka agama lintas iman, disertai fasilitasi dan pendampingan UMKM IKRA baru, yang menegaskan bahwa ekonomi syariah bersifat inklusif bagi seluruh masyarakat Papua.
Upaya penguatan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan KPw BI Prov. Papua bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan telah menunjukkan hasil yang positif. Dari sisi penguatan industri halal, sebanyak 100 produk pelaku usaha syariah telah tersertifikasi halal. Sementara itu, indeks literasi ekonomi syariah dan ZISWAF masyarakat Papua meningkat dari 4,8 menjadi 5,2 (skala 1–6).
Capaian tersebut didukung oleh pengembangan UMKM dan pondok pesantren dalam ekosistem halal value chain, penyediaan database ekosistem halal Papua, terbentuknya tiga usaha pangan halal unggulan pondok pesantren, serta penguatan literasi dan asistensi halal.
Upaya tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, pasar halal, dan ekosistem ekonomi syariah di Papua.
Pada kesempatan ini, KPw BI Provinsi. Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di ProvinsiPapua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, HEBITREN, pondok
pesantren, pelaku UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Untuk itu, dengan semangat Sinergi Merah Putih, KPw BI Prov. Papua bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan, akan terus memperkuat ekosistem halal, memperluas akses pasar dan pembiayaan syariah, serta meningkatkan literasi ekonomisyariah hingga ke penjuru Tanah Papua demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Redaksi)
0 Komentar