Lanny jaya, Papua Terbit,- Koordinator Aksi demo damai Demis Tabuni bersama Gabungan Organisasi Kepemudaan KNPI, KAPP, FPPKLJ dan 354 Kepala Kampung di Lanny Jaya Menyatakan sikap,berlangsung di Tiom Kabupaten Lanny Jaya Papua Pegunungan(3/10/24)
Salah satu Point dalam orasi demo damai di pimpin oleh Koordinator Aksi demo damai Demis Tabuni meminta Mendagri segera menggantikan Pj Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom," Kami meminta menteri dalam negeri untuk menggantikan,melantik Pj Bupati yang baru dan memberikan tugas Pj. Bupati lanny Jaya harus netral dan bisa menyukseskan pilkada tanpa ada gesekan dan konflik,"ucapnya
Aksi demo damai, Pernyataan sikap :
1.Peraturan dalam negeri nomor 4 tahun 2023 bahwa Pj. Gubernur dan Pj Bupati, Pj Walikota memiliki tugas dan kewenangan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.
2. Pj.Bupati dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimaksud dalam ayat 1,dilarang mutasi ASN dan membatalkan perjanjian yang dikeluarkan Pj sebelumnya dan dilarang mengeluarkan perjanjian yang bertentangan dengan yang di keluarkan oleh pejabat sebelumnya
3. Pj.Bupati segera mempertanggungjawabkan dana hibah kamar adat pengusaha Papua sebesar 1 miliar atas perintah PJ yang dicairkan dari saudara Doren Wakerwa mengatasnamakan pengurus dan aktif di Lantik oleh penjabat sebelumnya.
4. Pj Bupati Lanny Jaya atas nama oknum pimpinan DPR membuat kesepakatan setiap melakukan sidang perubahan anggaran APBD Induk tahun 2024 mengeluarkan anggaran sebelum mencapai 75 %
,melakukan sidang perubahan tanpa melibatkan tim anggaran.
5. Kami dari pemuda dan 353 kepala kampung se-Lanny Jaya meminta kepada Pj. bupati Lanny Jaya dalam hal ini dinas BPMK segera cairkan dana kampung tri Wulan dua dan tiga,
6.kami dari pemuda dan 353 kepala kampung meminta kepada Pj. Bupati segera memerintahkan pimpinan Bank Papua Lanny Jaya Jayapura untuk print out rekening dana kampung dari tanggal 1 Januari- 31 Desember 2024.
7.Sebelum kami dapat hasil print out rekening koran dana kampung,kami minta tidak boleh di cairkan dana kampung.
8.Kami masyarakat dan 354 kepala kampung Se- Lanny Jaya meminta kepada Pj. bupati segera mengusut tuntas pemotongan dana kampung
sebesar 65 juta per kampung se- Lanny jaya yang berjumlah total 23 Miliar 10 juta,
9. kami meminta kepada pemerintah dalam negeri untuk segera mengawasi kinerja Pj. bupati Lanny Jaya terhitung sejak tanggal di Lantik sampai saat ini.
10. Kami meminta Menteri dalam negeri segera mengevaluasi kinerja Pj. bupati Lanny Jaya karena memilih ke salah satu calon Bupati
akhirnya berpotensi menimbulkan konflik di antara pendukung ketiga calon bupati Lanny Jaya.
11. Kami meminta menteri dalam negeri untuk menggantikan, melantik Pj. Bupati Baru dan memberikan tugas Pj. Bupati lanny Jaya harus netral dan bisa menyukseskan pilkada tanpa ada gesekan dan konflik.
(Tim Liputan)
0 Komentar