Jakarta, Papua Terbit,- Pimpinan Komite Eksekutif Papua Menggelar pertemuan koordinasi dengan Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, dalam rangka pembahasan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Otonomi Khusus (Otsus) serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
Pertemuan berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/1/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan Komite Eksekutif Papua, yakni Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, beserta jajaran staf Komite Eksekutif.
Usai pertemuan, Velix Wanggai menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua di awal tahun 2026.
“Hari ini Kementerian PPN/Bappenas mengundang kami, Komite Eksekutif Papua, untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” ujar Velix.
Menurutnya, momentum awal tahun menjadi waktu strategis untuk menyatukan berbagai arah kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Pembahasan hari ini masih bersifat makro, terkait arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua, baik dari perspektif ekonomi, sosial, keamanan, hingga ekologi, termasuk hutan, masyarakat adat, dan hak wilayah,” jelasnya.
Velix menegaskan bahwa Komite Eksekutif Papua dan Bappenas, khususnya Deputi Pengembangan Kewilayahan, menyepakati pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus upaya percepatan pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia.
“Pembangunan yang kita dorong bukan hanya percepatan, tetapi juga memastikan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat Papua,” tegas Velix.
Ia menambahkan, Komite Eksekutif Papua telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025–2029 yang akan menjadi acuan dalam konsolidasi teknokratik selanjutnya bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kami menargetkan pada Februari hingga Maret mendatang sudah terlaksana konsolidasi perencanaan Papua untuk tahun 2027, sekaligus konsolidasi program yang berjalan pada 2026,” pungkasnya.
Komite Eksekutif Papua berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Paulus Waterpauw mengatakan kemiskinan Ekstrem Jadi Akar Persoalan Papua, Perlu Energi dan Musrenbang yang Murni dari Aspirasi Rakyat.
Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Papua adalah kemiskinan ekstrem yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan koordinasi Komite Eksekutif Papua dengan Kementerian PPN/Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Paulus menjelaskan, pertemuan yang dipimpin Ketua Komite Eksekutif Papua bersama jajaran anggota tersebut membahas berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan pembangunan Papua berjalan lambat dan belum menghasilkan peningkatan kesejahteraan signifikan, termasuk rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming mengenai akar persoalan Papua. Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Paulus.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama karena menjadi pemicu berbagai persoalan lain, mulai dari masalah sosial hingga gangguan keamanan. Ia menilai, ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, potensi konflik akan semakin besar, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tegasnya.
Selain kemiskinan ekstrem, Paulus juga menyoroti pentingnya ketersediaan sumber energi listrik atau power plant sebagai fondasi percepatan pembangunan dan masuknya investasi ke Tanah Papua. Ia menilai banyak potensi sumber daya alam Papua yang belum tergarap karena keterbatasan infrastruktur kelistrikan.
“Kalau pemerintah daerah ditopang serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi akan masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paulus menekankan perlunya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar bersifat bottom-up dan mencerminkan aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membawa kepentingan politik ke dalam Musrenbang, melainkan fokus pada kebutuhan riil masyarakat.
“Jauhkan Musrenbang dari kepentingan politik. Bicara kepentingan rakyat secara murni. Kalau masyarakat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan antar kampung, bangun jalan. Butuh listrik, sekolah, puskesmas, ya wujudkan itu,” tegas Paulus.
Ia menambahkan, seluruh poin tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan mendapat respons positif, serta akan menjadi bahan diskusi lanjutan dalam perencanaan pembangunan Papua ke depan.
Ignasius Yogo: Isu Keamanan Tidak Seharusnya Menghambat Pembangunan Papua
Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Ignasius Yogo, menilai pertemuan antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai momentum strategis dalam memastikan arah pembangunan Papua berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ignasius Yogo usai rapat koordinasi bersama Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas, Dr. Medrilzam, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Pertemuan hari ini sangat strategis. Bappenas merupakan pusat perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam konteks Papua. Semua arah kebijakan pembangunan bermula dari sini,” ujar Ignasius.
Ia menjelaskan, untuk tahun 2026, perencanaan pembangunan Papua telah dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Selanjutnya, Komite Eksekutif Papua memiliki tugas penting untuk mengawal, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan pembangunan tersebut berjalan optimal, termasuk melakukan intervensi kebijakan bila diperlukan demi kepentingan terbaik masyarakat Papua.
Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, lanjut Ignasius, adalah persoalan keamanan yang selama ini kerap menjadi stigma penghambat pembangunan di Papua.
“Sering muncul anggapan bahwa Papua tidak aman sehingga pembangunan terhambat. Namun berdasarkan pengalaman saya bertugas dan memimpin di Papua, secara umum Papua aman,” tegasnya.
Ignasius mengakui adanya konflik di beberapa wilayah tertentu, namun menurutnya kondisi tersebut hanya terjadi di sebagian kecil wilayah Papua dan dapat ditangani oleh aparat keamanan.
“Tidak semua wilayah Papua berkonflik. Daerah-daerah yang mengalami gangguan keamanan jumlahnya terbatas dan dapat di-cover serta ditangani oleh TNI dan Polri. Karena itu, isu keamanan seharusnya tidak dijadikan alasan utama untuk menghambat pembangunan,” jelasnya.
Sebagai anggota Komite Eksekutif Papua yang membidangi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), Ignasius menegaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan stabilitas keamanan di Papua tetap terjaga.
“Kami meyakinkan bahwa keamanan di Papua terjamin. Dengan demikian, pembangunan dapat lebih fokus, terarah, dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Ignasius juga menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak dapat dipilah antara keamanan dan kesejahteraan, melainkan harus berjalan beriringan.
“Dalam konteks Papua, pembangunan keamanan dan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, serta sektor lainnya harus berjalan bersama-sama. Dengan begitu, dampaknya akan sangat positif bagi masyarakat,” tutupnya.
Ia menegaskan kembali komitmen Komite Eksekutif Papua untuk terus mengawal dan mengawasi pembangunan agar benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.(Redaksi)
0 Komentar