Jayapura, Papua Terbit,-Ketua DPW Barikade 98 Provinsi Papua, Yulianus Dwaa, meminta Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, memberikan pernyataan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dugaan dana cadangan sebesar Rp44 miliar yang kini menjadi opini publik di media sosial
Permintaan itu disampaikan Yulianus saat ditemui di salah satu kafe di Kota Jayapura, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya Yulianus,pihaknya sebagai lembaga organisasi yang lahir dari semangat reformasi, Barikade 98 berkewajiban mengawal transparansi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Saya minta Ketua DPR Papua harus transparan ke publik. Misi Barikade 98 adalah terus mengawal agenda reformasi. Transparansi dan perjuangan melawan KKN adalah bagian dari komitmen kami,” tegasnya.
Saat di tanya terkait klarifikasi yang sudah di lakukan dari lima Fraksi DPR Papua, Yulianus menjelaskan meski lima pimpinan fraksi di DPR Papua telah menyampaikan klarifikasi melalui media, isu penggunaan dana cadangan Rp44 miliar tetap menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.
Ia menilai publik berhak mengetahui urgensi penggunaan anggaran tersebut, termasuk peruntukan dan dasar kebijakannya.
"Kami sebagai komponen rakyat bertanya, apa urgensinya? Digunakan untuk apa? Peruntukannya seperti apa? Ini harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Yulianus juga menyoroti mekanisme penggunaan anggaran yang melibatkan persetujuan DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.
Menurutnya, jika dana tersebut digunakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Papua maka DPR Papua sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Tidak mungkin eksekutif (Pemerintah Provinsi Papua) menggunakan anggaran tanpa persetujuan DPR Papua Kalau sudah demikian, pimpinan DPR Papua wajib mengklarifikasi kondisi penggunaan anggaran itu kepada publik,” katanya.
Ia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menjelaskan apakah penggunaan dana tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Selain itu, Barikade 98 berharap lembaga auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan hasil pengawasan secara transparan.
"Korupsi tidak boleh dipelihara. Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan rakyat. Kondisi ekonomi Papua saat ini lesu, rakyat susah. Jangan ada praktik-praktik yang membuat rakyat makin susah,” tegas Yulianus.
Terkait isu apakah dana cadangan Rp44 miliar itu digunakan untuk kebutuhan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau terpakai habis.
Yulianus mengaku hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi yang jelas."Sampai hari ini kami tidak tahu apakah dana tersebut digunakan untuk PSU atau dipakai SKPD mana. Kami butuh klarifikasi,” katanya.
Namun demikian, ia menyatakan jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan ekonomi kerakyatan, pendidikan, maupun kesehatan, maka pihaknya akan memberikan apresiasi.
"Kalau digunakan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, itu kami apresiasi. Karena itu bagian dari upaya mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Epen)
0 Komentar