Jayapura, Papua Terbit,- Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (DPMK) kota Jayapura memperkuat Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kampung, RT, RW, Posyandu, Kader Malaria, LPM, dan Karang Taruna di 14 Kampung Kota Jayapura, Tahun 2026 selama dua hari (9-10),berlangsung di salah satu hotel di kota jayapura, pada Selasa (9/6/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, mengatakan Kegiatan ini sangat mengingat seluruh aktivitas pembangunan di kampung -kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, bertumpu pada peran kelembagaan masyarakat setempat.
"Kelembagaan masyarakat di setiap kampung merupakan lembaga partisipatif yang bermitra langsung dengan pemerintah kampung,” kata Evert Nicolas Merauje saat diwawancarai usai membuka Kegiatan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kampung, RT, RW, Posyandu, Kader Malaria, LPM, dan Karang Taruna di 14 Kampung Kota Jayapura, Tahun 2026.
Menurut Merauje, Peran setiap Kelembagaan Masyarakat Kampung, membentang dari tahap awal perencanaan hingga pengawasan jalannya program-program pembangunan di masing-masing wilayahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kota Jayapura, Makzi L. Atanay menegaskan, setiap elemen kelembagaan memiliki tanggung jawab spesifik yang saling mendukung demi kesejahteraan masyarakat kampung.
Atanay menyebut, RT dan RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) Bertanggung jawab penuh terhadap penataan kependudukan. RT/RW juga wajib mencatat data penduduk yang masuk, keluar, maupun yang meninggal dunia secara berkala (update setiap saat) dan melaporkannya secara berjenjang.
“Selain itu, mereka bertugas dalam koordinasi Kamtibmas [Keamanan dan Ketertiban Masyarakat], menghidupkan Siskamling, dan tugas-tugas kewilayahan lainnya,” tegas Makzi L. Atanay.
Selain itu, Kelembagaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) memiliki tugas yang berfokus pada aspek kesehatan masyarakat. Tugasnya meliputi program eliminasi malaria, penanganan dan pencegahan stunting, pelayanan bagi lansia, pemenuhan makanan tambahan, serta upaya menciptakan generasi emas yang diharapkan Indonesia.
Lanjutnya, kelembagaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Bergerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini memanfaatkan potensi lingkungan dan pekarangan sekitar, mengkampanyekan perilaku hidup sehat, serta memberikan pembinaan bagi ibu hamil.
Kelembagaan Karang Taruna mewadahi unsur kepemudaan. “Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota melalui Asisten I, Karang Taruna diharapkan menjadi leading sector dalam mengelola potensi kampung. Contohnya, mengelola usaha kafe kampung, mengembangkan sektor wisata, serta mengoordinasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga,” ujarnya.
Untuk Kelembagaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), bertugas melakukan pendampingan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan manusia di kampung.
"Lembaga kemasyarakatan memiliki tugas yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan. Supaya pada saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka terlibat aktif dari bidang masing-masing untuk merencanakan, mengawasi, dan melaporkan program bersama pemerintah kampung.”ujarnya
Ia menjelaskan melalui kegiatan ini, setiap kelembagaan masyarakat diharapkan dapat memahami tupoksi mereka secara jelas. Selain itu, pentingnya tata kelola administrasi yang tertib perlu diperkuat.
"Sebagai contoh, RT dan RW diwajibkan melaporkan perkembangan data kependudukan di wilayah masing-masing setiap 3 bulan sekali kepada kepala kampung, yang selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah kota,” kata Makzi.
Menurutnya langkah ini penting untuk memantau tingkat perkembangan kependudukan secara akurat, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan cepat seperti Holtekamp. Penataan ini memastikan seluruh warga yang menetap telah memiliki KTP yang valid.
”Apabila jika ditemukan masalah dokumen, kepala kampung dapat segera berkoordinasi melakukan perekaman data,"tutupnya(Epen)
0 Komentar