Sorong Selatan,Papua Terbit,-Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) Pokja Adat, Robert Thesia, S.IP melaksanakan kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan dan Masyarakat Pada Umumnya tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu 26 Agustus 2026.
Kegiatan penyaluran aspirasi ini menghadirkan berbagai pihak, diantaranya perwakilan Distrik Konda, para perwakilan kampung-kampung yang ada di Distrik Konda, perwakilan sekolah, puskesmas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan.
Berbagai masukan dan aspirasi disampaikan oleh masyarakat, terkait perencanaan, penganggaran dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan.
Para tokoh masyarakat di Distrik Konda meminta agar dana Otsus dikembalikan ke kampung, sehingga masyarakat bisa melihat dan menikmatinya. Selain itu, dana Otsus dinilai belum sampai ke masyarakat, bahkan dana Otsus belum mendukung kegiatan yang ada di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) ditingkat kabupaten, distrik dan kampung-kampung.
Selain itu, anggaran dana Otsus selama ini hanya didengar, tetapi tidak tahu bagaimana penggunaannya. Disisi lain, infranstruktur jalan hancur, ketika hujan masyarakat kesulitan melintasi jalan yang ada di wilayah Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Masyarakat juga dengan tegas menolak investasi perusahaan kelapa sawit di daerah tersebut.
Masyarakat mengakui bahwa mereka selama ini tidak tahu tentang dana Otsus, pembagiannya bagaimana, masyarakat hanya mendengar bunyi anggarannya, tapi tidak tahu penggunaan dana Otsus dikemana. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus sangat penting, sehingga benar-benar bermanfaat bagi orang asli Papua (OAP), terutama yang ada di Kabupaten Sorong Selatan.
Menanggapi berbagai masukan dari masyarakat, Anggota MRP PBD, Robert Thesia mengatakan bahwa perlu adanya transparansi terkait dengan pengelolaan dana Otsus. Tak hanya itu, kembalikan juga perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana Otsus ke masyarakat, guna peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, infranstruktur dan pemberdayaan ekonomi.
“Perencanaan dana Otsus harus di Musrembang secara berjenjang dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan. Tak hanya itu, kembalikan kewenangan kepada distrik untuk mengontrol pengunaan dana Otsus di Kabupaten Sorong Selatan,” ujarnya. (Redaksi)
0 Komentar