Jayapura, Papua Terbit,- Upaya melindungi anak-anak Papua dari Polio tidak cukup hanya dengan memastikan vaksin tersedia. Masyarakat juga perlu mengetahui manfaat imunisasi, memahami jadwal dan lokasi pelayanan, serta mendapatkan informasi melalui pendekatan yang sesuai dengan bahasa dan budaya setempat.
Hal inilah yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF melalui Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Berbasis Konteks Lokal Papua yang digelar di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, 1-2 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 di wilayah perbatasan, khususnya Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Survei di delapan kampung dengan melibatkan 165 rumah tangga menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai Polio dan imunisasi rutin.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena wilayah perbatasan memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk melalui kawasan Skouw yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
Masalahnya Bukan Hanya Vaksin Tersedia
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elia Tabuni, mengatakan hasil survei menunjukkan bahwa tantangan peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan vaksin, tetapi juga akses dan pengetahuan masyarakat.
"Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal,” kata Elia.
Menurutnya, sebagian masyarakat masih belum mengetahui lokasi pelayanan imunisasi. Jarak menuju fasilitas kesehatan dan keterbatasan titik pelayanan juga menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.
"Jarak yang cukup jauh dan keterbatasan tempat pelayanan membuat sebagian sasaran tidak mendapatkan imunisasi. Karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus mendekatkan pelayanan sekaligus mendekatkan informasinya kepada masyarakat,” ujarnya.
Elia menambahkan, cakupan imunisasi rutin pada sejumlah kelompok sasaran masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Dinkes Papua mendorong keterlibatan puskesmas, posyandu, kader, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai unsur lainnya.
“Imunisasi adalah tanggung jawab kita bersama. Kami berharap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kader dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat membawa anak mereka untuk mendapatkan imunisasi sesuai jadwal,” katanya.
UNICEF: “Ini Bukan Hanya Tantangan Epidemiologi, tetapi Tantangan Komunikasi”
Perwakilan UNICEF Indonesia, Yudi, mengatakan hasil SCK menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai Polio dan imunisasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan.
“Temuan ini mengetuk hati kita semua. Ketika masih ada masyarakat yang belum memahami Polio dan jadwal imunisasi, kita harus melihat ini bukan hanya sebagai tantangan epidemiologi, tetapi juga sebagai tantangan komunikasi.”
Menurut Yudi, keberhasilan program imunisasi pada akhirnya ditentukan oleh apakah masyarakat bersedia membawa anaknya mendapatkan pelayanan.
“Vaksin terbaik yang tersedia di puskesmas tidak akan berdampak maksimal jika orang tua tidak datang membawa anaknya. Karena itu, tugas kita bukan hanya menyediakan vaksin, tetapi memastikan masyarakat tahu, percaya, dan mau datang untuk mendapatkan imunisasi,” ujarnya.
Ia menekankan, komunikasi kesehatan di Papua perlu dibangun dari konteks masyarakat Papua sendiri, termasuk dalam pemilihan bahasa, media, pesan, serta figur yang dipercaya masyarakat.
“Pesan kesehatan tidak bisa selalu dibuat dari pusat lalu dikirim ke Papua. Kita ingin pesan itu lahir dari masyarakat Papua, menggunakan bahasa dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga bukan hanya didengar, tetapi juga dipercaya dan dilakukan.”
Workshop tersebut melibatkan tenaga kesehatan, kader, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, influencer, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Para peserta bersama-sama merumuskan pesan kunci imunisasi, mengembangkan prototipe media KIE lintas platform, melakukan uji coba pesan, dan menyusun rencana implementasi yang dapat digunakan di masyarakat.
Yudi mengatakan penguatan komunikasi tersebut sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan Papua terhadap risiko Polio, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini.
“Perlindungan anak dari Polio tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, UNICEF tidak bisa bekerja sendiri, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kader, media dan semua pihak untuk membangun perlindungan bersama,"ucapnya.
Ia mengibaratkan upaya tersebut seperti membangun sebuah hutan.
"Satu pohon tidak membuat hutan. Perlindungan anak dari Polio juga tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ia membutuhkan hutan—membutuhkan kita semua untuk bekerja bersam,"ujarnya.
Melalui penguatan komunikasi berbasis konteks lokal tersebut, Dinkes Papua dan UNICEF berharap masyarakat semakin memahami pentingnya imunisasi, mengetahui jadwal dan lokasi pelayanan, serta terdorong untuk memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai usia.
Dengan demikian, komunikasi tidak berhenti sebagai penyampaian informasi, tetapi menjadi bagian dari upaya nyata meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap risiko Polio di Papua, khususnya di wilayah perbatasan.(Epen)
0 Komentar