Jayapura, Papua Terbit,- Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) perkuat kesiapsiagaan Pasca bencana untuk Pemulihan yang Cepat, Tepat, Terpadu dan Berkelanjutan yang di ikuti oleh 30 peserta yang berlangsung di Jayapura, Selasa (6/10),
Wakil Walikota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, M.M., mengatakan kegiatan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan warga yang bermukim di wilayah rawan bencana.
“ Pembekalan hari ini, memberikan kapasitas, kemampuan, pengalaman serta kesiapsiagaan kepada peserta untuk bertindak di lapangan ketika ada bencana, apakah itu banjir, longsor, gempa, termasuk kebakaran dan lain sebagainya,” ujar Rustan.
Menurutnya, berbagai peristiwa bencana yang terjadi di Kota Jayapura selama ini masih membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi dan sistematis.
“ Peristiwa di kota yang terjadi itu penanganannya belum terkoordinir, belum tersistematis, belum diatur dengan sebaik mungkin. Sehingga perlu melakukan manajemen pelatihan tata kelola agar ketika bencana ini sudah satu komando, satu pintu, satu data, dan satu pelaporan,” katanya.
Rustan menegaskan, untuk menghindari adanya pendobelan data maupun kegagalan dalam penanganan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan dan pemulihan yang baik.
“Jangan sampai kita lambat atau tidak tepat penanganannya, atau menimbulkan masalah baru. Justru itu harus kita hindari. Sehingga dengan pelatihan ini memberikan pemahaman yang sama, cara kerja yang sama, dan bentuk penanganan yang sama agar masyarakat benar-benar merasa diberikan perhatian sepenuhnya oleh pemerintah ketika ada bencana,” tegasnya.
Rustan juga mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh instansi terkait dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, masih terdapat beberapa instansi yang perlu dilibatkan dalam kegiatan tersebut namun belum hadir.
“Di antaranya Balai BMKG, kemudian PLN, BPJS, termasuk OPD kita juga ada yang tidak hadir seperti misalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu terlibat dalam penanganan bencana. Sebab, dampak bencana dapat menyentuh berbagai sektor, mulai dari dokumen, pendidikan, tenaga kerja, BPJS, listrik, hingga kebutuhan air minum termasuk PDAM.
“ Ini betul-betul harus terpadu dan tersistematis untuk memberikan penanganan pascabencana, sehingga harus berkualitas, terkoordinir, dan juga harus punya kesiapsiagaan yang sama. Sehingga hasilnya juga memberikan dampak yang memuaskan terhadap pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Jayapura, Yayong Badu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Pemkot Jayapura melalui BPBD dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanganan pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Penanggulangan bencana tidak berhenti pada saat keadaan darurat berakhir. Setelah bencana terjadi, masih terdapat berbagai pekerjaan penting yang harus dilakukan, mulai dari pendataan dan pengkajian dampak, identifikasi kebutuhan, pemulihan pelayanan dasar, pemulihan sarana dan prasarana, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Ia mengatakan peningkatan kapasitas dalam penanganan pascabencana menjadi hal penting agar proses pemulihan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak.
Adapun kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas peserta mengenai proses dan mekanisme penanganan pascabencana di daerah.
Beberapa tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan mekanisme penanganan pascabencana, meningkatkan kapasitas dalam melakukan identifikasi dampak dan kebutuhan pascabencana, meningkatkan pemahaman mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor, serta mendorong perencanaan pemulihan yang lebih terarah, terpadu, efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
Yayong berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara aktif sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas peserta dalam memahami dan melaksanakan penanganan pascabencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi serta membangun kesamaan pemahaman dalam melakukan proses pemulihan pascabencana di Kota Jayapura,” katanya.
Dengan demikian, ketika terjadi bencana di daerah, pemerintah tidak hanya mampu merespons pada saat tanggap darurat, tetapi juga mampu melakukan proses pemulihan secara terencana, cepat, tepat dan berkelanjutan.
Untuk memberikan penguatan materi dan wawasan teknis kepada peserta, kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber dari instansi terkait, yakni Balai Wilayah Sungai Papua (BWS Papua), P3KP Papua atau Balai Pelaksana Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, serta Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Jayapura.(Epen)
0 Komentar