Ribuan Warga Gelar Aksi Damai Desak Presiden RI,Nama Pj Gubernur dan Bahlil Terseret Intervensi di PSU Papua

 

Jayapura, Papua Terbit, - Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura, Senin (11/8/2025).

Nama Penjabat(Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni dan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terseret dalam aksi masa demontrasi damai dugaan intervensi untuk memilih dan mendukung salah satu Paslon di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025.

Aksi ini diikuti oleh perwakilan paguyuban, Sinode GKI di Tanah Tabi, Dewan Adat, LSM Gempur Papua, DPW Barikade 98, tokoh Muslim, serta tokoh adat dan perempuan. Mereka menuntut Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang dianggap tidak netral dalam proses PSU.

Koordinator Lapangan Aksi, Pdt. Jhon Baransano, menilai dugaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni berpihak pada salah satu pasangan calon gubernur Papua

“Bahlil sebagai menteri tidak netral dalam PSU Pilgub Papua. Pj Gubernur juga tidak netral karena terlihat mendukung salah satu paslon, bahkan dalam berbagai pernyataan di masjid maupun di tempat lainnya,” ujar Jhon.

Jhon menegaskan, aksi demo ini tidak berpihak pada calon mana pun, melainkan hanya ingin proses demokrasi berjalan jujur dan adil tanpa intimidasi.

"Kami tidak memihak kepada calon,Hari ini semua komponen adat, paguyuban, tokoh agama, dan tokoh perempuan hadir untuk meminta Presiden agar segera melihat situasi Papua. Jangan sampai terjadi konflik pasca PSU,” tambahnya.

Menurut Jhon, kondisi tanah Papua saat ini “tidak baik-baik saja” dan rawan benturan. Ia meminta Presiden untuk menertibkan semua pihak yang berperan dalam dugaan kecurangan PSU.

"Saat ini tanah Papua dalam kategori tidak baik baik saja dan banyak masyarakat yang desak kami minta Persiden Prabowo melakukan tindakan tegas untuk menertibkan siapa saja supaya demokrasi tidak terhalang karena kepentingan jakarta atau perorang,menteri,"

“Kami  sepakat akan datang dengan kekuatan yang lebih besar,itu janji dengan dari sinode GKI tanah Papua,sinode dari beberapa gereja,paguyuban jika demokrasi di Papua dihambat dengan cara-cara yang tidak benar, maka kami akan melakukan perlawanan terhadap siapa saja yang merusaknya,” tegasnya.(Pen /Alex)