Jayapura, Papua Terbit,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Provinsi Papua menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-X periode 2026–2031. Dalam memilih kepengurusan baru, Organda menetapkan sejumlah program prioritas, termasuk penataan trayek dan peremajaan angkutan umum,berlangsung di Hotel Horison Kotaraja,Kamis(12/2/26)
Ketua DPD Organda Papua, Iwan Siswanto, mengatakan pihaknya mendukung pemerintah daerah mengenai penataan trayek maupun peremajaan armada angkutan umum di Kota Jayapura dan wilayah pedesaan.
Lanjutnya, terkait kondisi angkutan umum di kota Jayapura dan wilayah pedesaan, Siswanto menyebut sekitar 70 persen armada sudah perlu diremajakan.
“Kalau angkutan kota dan pedesaan, hampir 70 persen memang harus diremajakan,” ujarnya.
 |
| Ketua DPD Organda Provinsi Papua Iwan Siswanto periode 2021-2025 |
Di katakan, Organda berencana mengusulkan program peremajaan kepada pemerintah kota jayapura termasuk mendorong penggunaan angkutan listrik secara bertahap. Ia berharap ada skema dukungan, baik melalui kredit, subsidi, maupun jaminan pemerintah.
Bahkan, Organda meminta adanya evaluasi kuota kendaraan agar penerbitan izin operasional disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Sehingga, jika di lihat dari kondisi angkutan lokal di Papua saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dan perlu di dorong penguatan hukum dan regulasi angkutan jalan sebagai pondasi penyelenggaraan angkutan.
“Angkutan di Papua ini masih sangat kurang. Pengusaha kita mayoritas pengusaha lokal, sehingga perlu dilengkapi regulasi yang sesuai dengan kondisi Papua, tidak harus kita kaku dengan aturan pusat,” ujar Siswanto.
Ia menegaskan, target Organda ke depan adalah meningkatkan pelayanan transportasi yang terkoneksi antar kabupaten di Papua.
“Target kita bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan terkoneksi simpul transportasi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya,” katanya.
Untuk itu, Siswanto berharap kepada pemerintah daerah perlu menjembatani Angkutan Online dan angkutan offline dalam regulasi yang di putuskan dalam Musda agar saling berdampingan dan tidak ada yang di rugikan.
“Kita ingin pemerintah angkutan online maupun offline sama-sama diakui pemerintah dalam regulasi dan bisa berdampingan. Tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan,” jelasnya.
Siswanto juga meminta pemerintah daerah berperan aktif menjembatani persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk potensi gesekan antar pelaku usaha transportasi.
Organda Dorong Trayek Perbatasan PNG
Organda Papua juga mendorong pembukaan trayek baru menuju wilayah perbatasan RI–PNG, khususnya di Wutung, yang dinilai strategis sebagai pintu gerbang perbatasan
Menurut Siswanto, akses transportasi yang memadai akan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan, mengingat hubungan sosial dan ekonomi antar warga di kedua sisi perbatasan cukup erat.
Ia mengaku mendapat informasi bahwa trayek tersebut telah dibuka, namun masih perlu didorong agar pengusaha angkutan berinvestasi dan mengoptimalkan layanan.
Musda X Organda Papua diharapkan menghasilkan kepengurusan yang mampu melanjutkan program penataan transportasi serta menjadikan Kota Jayapura sebagai parameter transportasi yang tertib dan nyaman di Papua.(Epen Ketaren)
0 Komentar