Walikota Jayapura Audiensi dengan Menteri PKP Bahas Pembangunan

 


Jakarta, Papua Terbit,-Wali Kota Jayapura melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Kamis, 5 Februari 2026, di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jalan M.H. Thamrin No. 5, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas permohonan bantuan pembiayaan pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan rumah layak huni, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Jayapura.

Pemerintah Kota Jayapura berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Usulan program mencakup pembangunan rusun, penyediaan rumah layak huni, penyediaan bahan bangunan, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung perumahan bagi MBR.

Wali Kota Jayapura  Abisai Rollo, menyampaikan bahwa seluruh dokumen permohonan bantuan telah diinput ke dalam sistem aplikasi resmi pemerintah pusat. Ia berharap Kota Jayapura mendapatkan alokasi bantuan. 

Ketika saya berjumpa dengan Bapak Menteri, harapan kami mudah-mudahan Kota Jayapura mendapat bantuan untuk membantu rakyat. Bantuan ini tidak melihat latar belakang suku atau asal, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan perumahan.

Ia menambahkan bahwa Kota Jayapura merupakan miniatur keberagaman Indonesia, sehingga bantuan perumahan diharapkan dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, menyambut baik kehadiran walikota Jayapura dan beberapa pimpinan daerah dari tanah papua. komitmen kami, pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program perumahan untuk nasional dari APBN, termasuk perumahan subsidi, penanganan kawasan kumuh, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, serta program bedah rumah.

Menteri PKP menekankan pentingnya pengawasan lapangan dan keberlanjutan program, agar kawasan yang telah diperbaiki tidak kembali menjadi kumuh dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan harus dilakukan dengan hati dan profesional, agar hasilnya bersifat jangka panjang dan benar-benar dapat dinikmati masyarakat Papua untuk waktu yang lama.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari wilayah Tanah Papua, di antaranya Gubernur Papua Selatan, Bupati Biak, Bupati Yapen, dan Bupati Manokwari, Walikota Jayapura,  sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperjuangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Tanah Papua.(Redaksi)

Posting Komentar

0 Komentar