Sorong,Papua Terbit,-Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) dari Kelompok Kerja (Pokja) Agama,Krispinus Tuturop melaksanakan kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan dan Masyarakat Pada Umumnya tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis 27 Agustus 2026.
Penyaluran aspirasi ini menghadirkan berbagai perwakilan, seperti Distrik Sorong Kota, Kelurahan Kelabala, Kladufu dan Kelurahan Dum. Selain itu, MRP PBD juga menghadirkan perwakilan dari Puskesmas dan Klinik Talitakum milik GKI, tenaga medis, pengelola yayasan pendidikan, seperti YPPK, Yapis, YPK dan juga perwakilan sekolah, seperti SMA Ampera, SMP Negeri 1 Kota Sorong, SUPM Sorong.
Tak hanya itu, hadir juga berbagai perwakilan lainnya, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendengar masukan dan aspirasi, terkait dengan perencanaan, penganggaran dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini berjalan di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
Ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh berbagai perwakilan instansi dan para tokoh masyarakat yang hadir, seperti bidang pendidiikan perlu adanya perhatian dana Otsus untuk sekolah-sekolah yayasan perintis yang ada di tanah Papua, misalnya YPPK, YPK, Yapis, YPDI, dan Yayasan Advent yang selama ini mendidik dan mengajar para siswa/siswi orang asli Papua.Tak hanya itu, adanya pemetaan kembali guru-guru, sehingga memperkuat sekolah-sekolah yayasan yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Selain itu, perhatian dana Otsus terhadap Klinik Talitakum (GKI) yang sudah melayani masyarakat orang asli Papua (OAP) sebanyak 90 persen juga dinilai masih terbatas. Selain itu, tempat pelayanan Posyandu selama ini belum ada, sehingga pelayanan imunisasi balita dilakukan di rumah-rumah warga. Ketersediaan data yang terbatas juga menjadi salah satu masalah yang selama ini dihadapi oleh Puskesmas dalam menentukan penyakit, seperti HIV/AIDS, malaria, TBC dan IMS.
Ditemukan juga kesenjangan penyerapan tenaga kerja orang asli Papua (OAP), pemetaan kompetensi dan soft skill bagi OAP, dan kolaborasi lintas agama dalam rangka memperkuat karakter pemuda guna menghadapi resiko pengangguran, kerentanan sosial dan kriminalitas di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Anggota MRP PBD, Krispinus Tuturop mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat Distrik Sorong Kota menekankan kebutuhan nyata dan terukur. Akses pendidikan yang adil, layanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja bagi OAP serta tata kelola dana Otsus yang transparan dan berbasis data.
“Aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan instansi, baik distrik, kelurahan, pendidikan, kesehatan dan berbagai pihak lainnya di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong akan menjadi bahan advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama instansi terkait yang selama ini mengelola dana Otsus,” ujarnya.
Pada prinsipnya, Krispinus berharap, kehadiran Otsus harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang jujur, transparan, tepat sasaran dan kolaboratif berbasis data.
“Aspirasi yang disampaikan ini akan kami tindaklanjuti dengan instansi terkait, sehingga pelayanan kepada masyarakat, terutama orang asli Papua melalui penggunaan dana Otsus benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,” katanya. (Redaksi)
0 Komentar