Jayapura, Papua Terbit,- Dua rumah sakit swasta di Kota Jayapura, Rumah Sakit Provita dan Rumah Sakit Dian Harapan, menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) kerja sama kesehatan lintas batas dan layanan rujukan pasien dengan Pemerintah Provinsi West Sepik (Sandaun), West Sepik Provincial Health Authority (WSPHA), dan National Department of Health (NDoH) Papua Nugini, di Hotel Mercure, Jayapura.Kamis (12/11/2026), Penandatanganan ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema “Sehat untuk Semua”.
Melalui kesepakatan ini, pasien dari Rumah Sakit Provinsi Sandaun di Vanimo dan fasilitas kesehatan lain yang disetujui WSPHA dapat dirujuk secara resmi ke Jayapura. Rujukan dilakukan untuk mendapatkan konsultasi spesialis, pemeriksaan diagnostik, rawat inap, maupun rawat jalan yang belum tersedia secara memadai di Provinsi West Sepik.
Dari pihak Indonesia, MOU untuk RS Provita ditandatangani oleh Direktur PT Duta Damai Papua selaku pemilik RS Provita, Paulus Arfayan. Untuk RS Dian Harapan, MOU ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan Dian Harapan Papua, Drs. Yerry F. Dien. Dari pihak Papua Nugini, penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Provinsi West Sepik, Hon. Tonny Wouwou, MP, CEO WSPHA Stanley Masi, Deputy National Health Services Standards and Compliance Dr. Lenturut Katal Dora, serta Board Member – WSPHA Patrick Muliale.
Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Gubernur Papua, Dr. Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.; Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Dr. Yanuarius Teofilus Matopai You; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes.; dan Deputy Health Secretary NDoH, Dr. Dora Lenturut. Hadir pula Provincial Administrator Provinsi West Sepik, Jacob Areman, anggota Board WSPHA, Patrick Muliale, serta direksi kedua rumah sakit.
Direktur RS Provita, drg. Fansca Titaheluw, MARS, CHQP, menyatakan bahwa MOU ini memberi kepastian bagi pasien dari West Sepik. “Sejak rujukan diterima hingga pasien kembali ke Sandaun, alurnya jelas, biayanya dikonfirmasi sejak awal, dan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas. Sesuai semboyan kami, Called for Caring, kami siap melayani saudara-saudara dari perbatasan,” ujarnya.
Di katakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman bidang kesehatan antara Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan Papua Nugini yang ditandatangani di Bogor pada 15 Juli 2024. Pada 25–29 Mei 2026, WSPHA bersama Konsulat RI di Vanimo memfasilitasi kunjungan resmi delegasi NDoH dan WSPHA ke sejumlah fasilitas kesehatan di Jayapura. Kunjungan itu menilai kesiapan layanan klinis, tata kelola, dan persyaratan rujukan pasien.
Titaheluwmenyebutkan MOU berlaku selama tiga tahun. Ruang lingkupnya mencakup:
*Rujukan pasien lintas batas, termasuk koordinasi rujukan darurat;
*Pertukaran informasi klinis untuk kesinambungan perawatan;
*Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan melalui observasi, studi banding, pengenalan peralatan medis, narasumber seminar, dan proctorship;
*Kolaborasi mutu, akreditasi, dan keselamatan pasien;
*Kerja sama pencegahan penyakit dan penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Lanjutnya,pelaksanaannya diawasi oleh sebuah Mekanisme Koordinasi Bersama. Di pihak PNG, WSPHA memimpin koordinasi operasional sehari-hari, sementara NDoH melakukan pengawasan kebijakan dan standar nasional.
"Kedua rumah sakit memiliki layanan unggulan yang saling melengkapi. RS Dian Harapan unggul di layanan mata, traumatologi, bedah kepala-leher, dan bedah saraf. RS Provita unggul di layanan ibu dan anak, jantung dan saraf intervensi, bedah minimal invasif, perawatan intensif (ICU, PICU, NICU), bedah vaskular, bedah onkologi, dan bedah urologi,"ungkapnya
Dalam sambutannya, Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You menyebut penandatanganan ini istimewa karena berlangsung tepat pada HKN ke-62. “Kiranya kerja sama lintas batas ini menjadi salah satu wujud nyata bahwa ‘Sehat untuk Semua’ juga berarti sehat bagi saudara-saudari kita di Provinsi Sandaun dan di seluruh kawasan perbatasan,” ujarnya.
Uskup juga menegaskan bahwa kedua rumah sakit hadir untuk saling melengkapi, bukan bersaing. “Bagi Gereja, kasih tidak mengenal batas geografis. Batas negara diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan pemerintahan, tetapi tidak boleh menjadi batas bagi solidaritas, persaudaraan, dan kepedulian terhadap orang yang sedang menderita,” katanya.
Sementara itu, Gubernur West Sepik, Hon. Tonny Wouwou, MP mengungkapkan terima kasih dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung dan mewujudkan pelaksanaan penandatanganan kerja sama tersebut.
“Terima kasih kepada rekan saya, Wakil Gubernur Papua. Di PNG (Papua Nugini), kami biasanya menyebutnya Deputi Gubernur, tetapi di Indonesia kita menyebutnya Wakil Gubernur. Terima kasih,” ungkap Wouwou saat memberi sambutan.
Tak lupa Tonny Wouwou menyampaikan terima kasih juga kepada Uskup Katolik yang hadir.
“Kami bertemu di Vanimo. Ketika ada masalah dan juga perayaan, beliau selalu ada bersama kita. Terima kasih atas waktu Anda juga,” sambungnya,” Hon. Tonny Wouwou pada sambutannya dalam bahasa inggris dengan logat Papua New Guinea dan diterjemahkan menggunakan artificial inteligence (AI).
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua memperkuat kerja sama pelayanan kesehatan lintas batas dengan Pemerintah Provinsi West Sepik, Papua Nugini (PNG). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) yang melibatkan Rumah Sakit Provita Jayapura, National Department of Health Papua Nugini, dan West Sepik Provincial Health Authority.
Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah konkret dalam meningkatkan akses masyarakat perbatasan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau.
Dalam sambutannya, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan selamat datang kepada Gubernur West Sepik beserta seluruh delegasi Pemerintah Papua Nugini di Kota Jayapura, sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi kerja sama di bidang kesehatan tersebut.
Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia sekaligus salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, akses terhadap pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
Ia menjelaskan, masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara memiliki hubungan sosial, kekeluargaan, dan kedekatan geografis yang telah terjalin sejak lama. Namun, keterbatasan fasilitas kesehatan tertentu, kondisi geografis, serta kebutuhan pelayanan medis spesialistik masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama.
"Kerja sama lintas batas adalah keharusan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat dan manusiawi," ungkapnya.
Melalui penandatanganan MoA tersebut, kerja sama akan difokuskan pada penguatan koordinasi pelayanan kesehatan, khususnya mekanisme rujukan pasien, pelayanan spesialistik, diagnostik, serta pengobatan yang belum tersedia secara memadai di daerah asal pasien.
Pemerintah Provinsi Papua berharap kerja sama ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, melalui sistem pelayanan yang lebih terarah, terkoordinasi, akuntabel, dan tepat waktu.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang jelas, koordinasi berkelanjutan antar rumah sakit, kepastian prosedur rujukan, serta komunikasi efektif antara otoritas kesehatan kedua negara.
Lebih lanjut, kerja sama tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Papua, yakni "Terwujudnya Papua, Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH)."
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, sementara penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pertukaran pengetahuan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Papua yang cerdas.
Di sisi lain, kolaborasi dengan Papua Nugini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan keharmonisan kedua wilayah.
Pemerintah Provinsi Papua berharap Dinas Kesehatan Provinsi Papua, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, serta pihak terkait dapat mengawal implementasi kerja sama tersebut secara sungguh-sungguh.
"Papua dan Papua Nugini bukan hanya dipertemukan oleh garis perbatasan, tetapi juga oleh sejarah, persaudaraan dan tanggung jawab kemanusiaan. Karena itu, mari kita jadikan kerja sama ini sebagai jembatan persahabatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua wilayah," tutupnya.(Epen)
0 Komentar