Jayapura, Papua Terbit,- Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua secara terbuka mempertanyakan kinerja 100 hari pertama Bupati Waropen Fransiskus Zaverius (FX) Mote yang dinilai tidak sejalan dengan janji dan program prioritas yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Ketua Forum, Rando Rudamaga, didampingi Sekretaris Paul Ohee,anggota Michael Sineri dalam keterangan resminya menilai bahwa sejumlah kebijakan yang diambil oleh Bupati Waropen belum menunjukkan arah yang jelas dan bahkan cenderung melenceng dari komitmen awal yang disampaikan kepada masyarakat,berlangsung di kota Jayapura,Selasa(22/7/25)
“Hingga saat ini, hampir semua program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati Waropen tidak memiliki kejelasan arah. Janji dan ucapan seorang Bupati harus ditindaklanjuti, bukan menunggu reaksi publik baru diberi penjelasan,” ujar Rando.
Forum ini menyoroti sejumlah janji Bupati yang belum terealisasi secara konkret, antara lain:
Pengoperasian Bandara Botawa yang belum menunjukkan tindak lanjut terkait pembukaan rute penerbangan,Pembangunan border penyangga, Pelabuhan Kapal Putih,Pembangunan talut Asrama Mahasiswa Waropen di kota studi Jayapura,Pembiayaan Musyawarah Besar (Mubes) IV Ikatan Mahasiswa Waropen (IMAWAR),Serta revisi Surat Keputusan DPRK Waropen yang bukan Alkitab
"Inikan jadinya rancu,dinilai banyak menimbulkan pernyataan dari pihak,"jelasnya
Selain itu, Forum juga mempertanyakan legalitas penggunaan anggaran sebesar Rp6 miliar yang digunakan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Waropen dan PT Belibis Putra Mandi untuk subsidi operasional Kapal Cepat Expres Bahari yang melayani rute Biak–Waropen–Serui.
“MoU ini dilakukan sepihak oleh Bupati tanpa persetujuan DPRK dan dinas terkait. Kami menduga ada potensi penyalahgunaan anggaran, kami berasumsi bahwa kapal tersebut justru lebih sering dimanfaatkan oleh kalangan pejabat,sedangkan masyarakat kecil sering menunggu kapal perintis,” tegas Rando
Forum juga menyinggung keterlambatan pembayaran honor aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskan) di 11 distrik, yang hanya dibayar satu bulan dari kewajiban satu triwulan. Bahkan pembayaran tersebut hanya diprioritaskan untuk kampung-kampung di Distrik Hirihi Walai.
“Ini kebijakan yang tidak adil dan menunjukkan keberpihakan. Waropen adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” ungkap Rando.
Tak kalah penting, Forum juga meminta kejelasan terkait hak-hak tenaga kesehatan(Nakes) dan guru kontrak yang hingga kini belum dibayarkan. Padahal, menurut informasi yang mereka peroleh, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah masuk ke kas daerah.
“Tenaga kesehatan dan pendidik adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Jika hak mereka tidak dibayarkan, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dengan maksimal?” kata Paul.
Forum pun turut menyoroti keterlambatan pencairan Dana Desa yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Hingga pertengahan tahun ini, baru satu tahap yang dicairkan, padahal pencairan seharusnya dilakukan tiga tahap dalam satu tahun anggaran.
“Dana Desa hanya numpang lewat di rekening daerah maksimal tujuh hari. Jika dibiarkan lebih lama, maka akan menimbulkan bunga yang menguntungkan pihak tertentu. Ini harus diklarifikasi oleh Bupati,” tambah Rando.
Forum komunikasi Pimpinan Organisasi kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua meminta Bupati Waropen segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik atas berbagai persoalan ini, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas agar selaras dengan kepentingan masyarakat Waropen secara menyeluruh.(Epen)
0 Komentar