Jayawijaya, Papua Terbit,- Proses pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui jalur otonomi khusus (Otsus) di Kabupaten Jayawijaya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi.
Marlince Siep, akademisi dari STKIP Abdi Wacana Wamena, menekankan pentingnya menghargai proses yang sedang berjalan serta selektif dalam menentukan keterwakilan, khususnya bagi figur perempuan.
Keterwakilan Laki-Laki dan Wilayah Adat Marlince menjelaskan bahwa untuk keterwakilan laki-laki, rujukan yang digunakan adalah lima wilayah adat yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel).
Ia menegaskan bahwa klaim-klaim baru atau penggunaan entitas yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa diakomodir di tengah jalan.
"Proses ini sudah berjalan dan hampir rampung. Kita tidak bisa memasukkan aturan baru atau klaim sepihak di saat proses sudah di tahap akhir. Ibarat memasak, jangan sampai sayur sudah matang baru diingatkan soal mencuci sayur. Kita harus konsisten dengan kesepakatan awal," ujar Marlince.
Menurutnya, pengisian kursi DPRK ini krusial karena merekalah yang nantinya memiliki tugas konstitusional untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait batas wilayah adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Dikatakan peran strategis perempuan bukan sekadar simbol, terkait keterwakilan perempuan, Marlince memberikan catatan khusus. Ia menegaskan bahwa perempuan yang duduk di DPRK tidak boleh hanya membawa kepentingan primordial atau wilayah asalnya saja, melainkan harus merangkul seluruh perempuan di Jayawijaya.
"Perempuan di DPRK adalah mereka yang mendapat rekomendasi dari lembaga resmi seperti Humi Inane, Hubula Humi, dan PPT. Mereka adalah representasi dari jaringan perempuan adat yang akan menyuarakan kepentingan kolektif, bukan hanya kelompok tertentu," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kriteria figur perempuan yang dipilih haruslah sosok yang vokal dan memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
"Secara budaya, perempuan adalah pemegang peran 'pasang silo' atau penentu larangan. Kita butuh perempuan yang berani berkata 'tidak boleh' demi melindungi hak masyarakat. Jika perempuan tidak bekerja dengan baik dalam lembaga kultur ini, maka tatanan adat juga akan terdampak," lanjut Marlince.
Otsus Harus Menjadi 'Gula-Gula' yang Bermanfaat, Marlince mengingatkan bahwa kursi DPRK jalur Otsus adalah buah dari perjuangan panjang masyarakat Papua. Ia berharap anggaran dan kewenangan yang ada tidak disia-siakan.
"Otsus ini adalah barang yang lahir dari darah dan keringat, sering diibaratkan sebagai gula-gula. Namun, gula-gula ini harus benar-benar mempermanis kehidupan masyarakat. Jangan sampai hanya dimakan lalu dikeluarkan begitu saja tanpa ada manfaat nyata bagi masyarakat adat," pungkasnya.(*)
0 Komentar