Wamena, Papua Terbit,-Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya yang membidangi perekonomian dan keuangan melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan terhadap Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Lasminingsih Wamena, pada Jumat (13/3/2026).
Langkah ini diambil guna merespons keresahan masyarakat terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat viral dalam video beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi B Yosep Lokobal Di dampingi Wakil Ketua Yunus Kenelak, dan Sekertaris Tadius Mabel serta dua anggota lainnya.
Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya, Yosep Lokobal, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pantauan dan koordinasi dengan pihak pimpinan APMS, ditemukan adanya praktik antrean yang tidak sehat.
Oleh karenanya Yosep menyoroti fenomena "orang yang sama" yang menguasai antrean BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
"Temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa yang mengantre dari hari ke hari sebenarnya adalah orang yang sama. Nemun mereka menggunakan kendaraan yang berbeda-beda untuk mengisi BBM berkali-kali," ujarnya.
Masalah kupon dan sistem pengawasanMenurut Yosep, sistem kupon saat ini baru diberlakukan untuk penyaluran Solar, sehingga distribusinya relatif lebih tertib dan terlayani dengan baik.
Lanjut kata dia Namun, untuk jenis Pertalite dan Pertamax, sistem tersebut belum diterapkan, yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penimbunan atau pengisian berulang.
Oleh karenanya pihak DPRK Jayawijaya mencatat beberapa poin penting dari hasil pengawasan tersebut:
1. Identifikasi Pelaku: Banyak pengantre yang masuk ke APMS berkali-kali dalam sehari dengan mengganti kendaraan.
2. Stok BBM: Pihak Pertamina sebenarnya telah menyediakan stok yang cukup, mulai dari Pertalite, Pertamax, Solar, Minyak Tanah, hingga LPG.
3. Isu Penimbunan: Kunjungan ini juga mengonfirmasi isu penimbunan BBM yang sempat viral di media sosial beberapa minggu terakhir.
4.
Sebagai solusi atas temuan tersebut, Komisi B DPRK Jayawijaya mendorong adanya penertiban yang lebih ketat. Yosep menyarankan implementasi sistem teknologi untuk memantau kendaraan yang mengisi BBM.
"Ini menjadi catatan bagi kami agar segera ada penertiban. Kami melihat perlu adanya penerapan sistem barcode. Dengan sistem itu, akan ketahuan jika satu mobil sudah mengisi BBM, sehingga tidak bisa melakukan pengisian untuk kedua kalinya di hari yang sama," tegasnya.
DPRK Jayawijaya berharap dengan adanya sistem pengawasan yang lebih modern dan tertib, distribusi BBM di Kabupaten Jayawijaya dapat kembali normal dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(Amatus)
0 Komentar