Jayapura, Papua Terbit,- Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., meninjau langsung lokasi penanganan kawasan di Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program penataan kawasan kumuh yang meliputi pembangunan sanitasi, BSPS, serta peningkatan infrastruktur permukiman bagi masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua, Walikota Jayapura, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kondisi permukiman di Dok IX masih memerlukan perhatian. Ia menemukan berbagai persoalan mendasar, mulai dari tumpukan sampah, minimnya sistem drainase, jembatan kayu yang sudah tidak layak, hingga akses air bersih yang belum merata.
Hari ini saya datang ke salah satu kawasan yang masih tergolong kumuh di Kota Jayapura, yaitu Dok IX Tanjung Ria. Kita melihat masih banyak sampah, belum tersedia drainase yang memadai, jembatan kayu yang sudah goyang dan konstruksi beton yang mulai miring sehingga membahayakan warga. Selain itu, pasokan air bersih juga belum menjangkau seluruh rumah dan hanya mengalir sekitar dua kali dalam seminggu. Bahkan masih terdapat rumah yang tidak layak huni, dengan lantai kayu yang sudah rapuh namun dihuni hingga 13 orang.
Apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran yang melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui Program BSPS.
Melalui program tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai pekerjaan infrastruktur, pembangunan jalan beton, drainase lingkungan, penyediaan sanitasi sehat, pembangunan sumur bor, serta penyediaan tempat penampungan air bersih. Selain itu, sebanyak 23 unit rumah tidak layak huni akan direhabilitasi menjadi rumah layak huni.
"Dengan pembangunan ini diharapkan kawasan Dok IX Tanjung Ria menjadi lebih layak dihuni, masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih sehat, serta memiliki akses air bersih yang lebih baik tanpa harus menunggu distribusi air hanya beberapa kali dalam seminggu."ujarnya
Pentingnya penerapan sistem lelang terbuka dalam pelaksanaan proyek pembangunan agar penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, efisiensi anggaran yang diperoleh dari proses tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan kebutuhan prioritas lainnya.
"Saya mengapresiasi pelaksanaan lelang secara terbuka agar tidak terjadi penyimpangan keuangan. Penghematan anggaran yang diperoleh nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat sesuai kebutuhan yang disepakati bersama,"imbuhnya
Terima kasih saya kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura atas dukungan terhadap pelaksanaan program penataan kawasan tersebut.
Sementara itu, Walikota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Jayapura, khususnya warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang terus mendampingi dan memberikan perhatian kepada Kota Jayapura. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden serta Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atas bantuan rehabilitasi rumah yang sangat berarti bagi masyarakat kami,"ucapnya
Di katakan, pemerintah Kota Jayapura akan terus mendukung program pemerintah pusat dan berkomitmen membantu masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
Lanjutnya, pemerintah Kota Jayapura akan tetap hadir dan berupaya memberikan pelayanan serta bantuan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui kemampuan anggaran daerah yang tersedia.
Program penataan kawasan kumuh di Dok IX Tanjung Ria diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, sekaligus mewujudkan hunian yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kota Jayapura.(Redaksi)
0 Komentar