Sorong, Papua Terbit,-Anggota Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Bertha Novita Gefilem, S.Pd melaksanakan kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan dan Masyarakat Pada Umumnya tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua di Kampung Della, Distrik Selemkay, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Kegiatan penyaluran aspirasi ini menghadirkan perwakilan distrik, kampung, sekolah, puskesmas, hingga tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda serta perwakilan masyarakat pada umumnya yang ada di Distrik Selemkay, Kabupaten Sorong.
Anggota MRP PBD, Novita Gefilem menjelaskan bahwa tujuan kehadirannya adalah dalam rangka penyaluran aspirasi tentang perencanaan, penganggaran dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini telah berlangsung di Distrik Selemkay, Kabupaten Sorong.
"Kehadiran kami ini merupakan tugas dan kewenangan MRP PBD, yakni memberikan rekomendasi mengenai keaslian orang asli Papua (OAP), memberikan pertimbangan terhadap investasi dan usaha yang ada di wilayah tanah Papua dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus bagi orang asli Papua (OAP),” jelasnya.
“Kehadiran kami adalah mendengarkan secara langsung saran, masukan, serta aspirasi bapak/ibu terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan dana Otsus selama ini,” sambung Bertha.
Kata Bertha, kegiatan penyaluran aspirasi ini adalah bagaimana mendengarkan secara langsung pelaksanaan dana Otsus selama ini. Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mashyarakat, program apa saja yang sudah diterima, serta apa saja yang masih menjadi kendala dan kekurangan di lapangan.
“Aspirasi tersebut tidak hanya kami harapkan dari pemerintah distrik, pemerintah kampung, tetapi juga dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para guru, tenaga medis, pelaku UMKM serta masyarakat secara umum,” ungkapnya.
Semua masukan berupa rekomendasi yang disaampaikan ini akan dirangkum dan menjadi bahan evaluasi serta pengawasan MRP PBD terhadap pelaksanaan dana Otsus yang sedang berlangsung di Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Harapan kami, melalui pertemuan ini masyarakat dapat menyampaikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan secara terbuka. Sehingga kami sebagai Anggota MRP PBD dapat membawa dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik ditingkat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, bahkan ke pemerintah pusat,” ucap Bertha.
Ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan, seperti pembangunan MCK, perbaikan jembatan, pengecoran jalan masuk, pemasangan lampu penerangan, kesejahteraan guru, pembangunan SD YPK Sion Della, bantuan perahu fiber untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Distrik Selemkay.
Selain itu, dukungan terhadap kelompok seni dan budaya atau sanggar lokal agar tetap dilestarikan, sehingga tidak punah, transportasi untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, pemberian honor bagi petugas kesehatan di Puskesmas Selemkay, adanya dokter penganti agar pelayanan kesehatan tetap berjalan, perlu penyediaan rumah dinas bagi tenaga kesehatan, pembangunan 1 unit pustu untuk memperluas pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan mobil jenazah, mobil ambulance di Puskesmas Selemkay.
Tak hanya itu, ada juga masukan dan rekomendasi berkaitan dengan penyediaan transportasi bagi hamba-hamba Tuhan, kurangnya kebutuhan dalam gereja, seperti laptop/komputer dan printer, penerangan lampu jalan dari Distrik Selemkay sampai Distrik Sangkeduk, pembangunan pengaspalan jalan mulai dari Klaso sampai Distrik Sangkeduk dan Kampung Della.
Di sektor ekonomi sendiri, perlu adanya bantuan bagi usaha kecil seperti kios dan lain-lain, pelatihan kecantikan bagi mama-mama, pelatihan masak dan menjahit, transportasi untuk mengangkut barang jualan.
Menanggapi sejumlah masukan dan rekomendasi ini, Anggota MRP PBD, Bertha Novita Gefilem mengatakan bahwa saran, masukan dan rekomendasi sudah disampaikan oleh bapak/ibu, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Selain itu, ada juga masukan dari bidang adat, keagamaan, perempuan dan pemuda.
"Anggaran Otsus berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer ke rekening pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten. Kami MRP tidak merencanakan maupun mengatur secara langsung penggunaan anggaran Otsus. Tugas kami adalah menerima aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan, dan memastikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan melalui Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi orang asli Papua (OAP),” ujarnya.
"Masukan dari bapak/ibu, baik kepala distrik, kepala kampung, tenaga medis, para guru, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda serta perwakilan masyarakat pada umumnya akan kami tindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan dan manfaat Otsus benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua (OAP) yang ada di Distrik Selemkay, Kabupaten Sorong,” pungkasnya. (Redaksi)
0 Komentar