Tambrauw,Papua Terbit,- Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Petrus Sasior melaksanakan kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan dan Masyarakat Pada Umumnya tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua di Distrik Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Kegiatan penyaluran aspirasi ini menghadirkan perwakilan distrik, kampung, sekolah, puskesmas, hingga tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda serta perwakilan masyarakat pada umumnya yang berlangsung di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw.
Gelombang tuntutan perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Sorong terus meluas dengan menyasar sektor adat dan transparansi birokrasi. Perwakilan masyarakat secara tegas meminta pemerintah daerah mengalokasikan insentif khusus bagi lembaga adat dan mengubah sistem distribusi anggaran agar menyentuh langsung ke tingkat bawah.
Peran strategis tokoh adat dinilai menjadi alasan kuat perlunya intervensi finansial dari dana otonomi daerah tersebut.
"Harus ada honor untuk kepala suku, sebab Kepala Suku yang banyak urus masalah terjadi di antara suku-suku," demikian bunyi tuntutan warga yang tertuang dalam dokumen serap aspirasi tersebut.
Selain penguatan sektor adat, warga melayangkan kritik keras terhadap pola distribusi anggaran oleh pemerintah daerah yang dinilai rawan penyelewengan. Warga menuntut agar alokasi Dana Otsus dipisahkan secara transparan per sektor dan dibagikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat, bukan ditumpuk di tingkat kedinasan.
"Dana Otsus ini harus dibagi untuk Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Rakyat, dan langsung bagi di tempat agar menyentuh langsung. Jangan gabung-gabung di Dinas saja nanti tidak jelas," tegas laporan warga.
Posyandu Mandeg dan Gedung PAUD Gaib Sejak 2013
Kritik terhadap birokrasi kedinasan diperkuat dengan fakta lumpuhnya fasilitas pelayanan dasar di tingkat kampung. Program Posyandu yang dibentuk di tingkat akar rumput dilaporkan mandeg total akibat tidak adanya dukungan dana operasional yang mengalir ke bawah.
Kondisi serupa terjadi pada fasilitas pendidikan anak usia dini. Warga membeberkan bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini, janji pembangunan fisik Gedung PAUD tidak pernah terealisasi di lapangan, ditambah dengan tidak adanya honor bagi para guru PAUD yang bertugas.
Menyikapi hal tersebut, masyarakat merumuskan sejumlah rekomendasi mendasar untuk sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan:
Fasilitas Kesehatan: Mendesak penyediaan Mobil Operasional Puskesmas untuk memperluas jangkauan layanan medis darurat.
Fasilitas Keagamaan: Meminta pengadaan dana khusus untuk perbaikan pagar bagi gereja-gereja yang mengalami kerusakan fisik.
Pemberdayaan SDM: Mendesak Bupati untuk memperhatikan masa depan anak-anak Papua berprestasi, memberikan beasiswa dari Pemkab Tambrauw bagi pelajar dan mahasiswa, serta penambahan tenaga pengajar di sekolah-sekolah kampung.
Fasilitas Mahasiswa: Menuntut pembangunan Asrama MPUR (Masyarakat Miyah, Fekar, Ases, Ireres) yang berlokasi di Kota Sorong demi menunjang akomodasi belajar mahasiswa kedepannya.
Seluruh tuntutan ini didesak agar segera dikawal secara hukum oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) untuk dijadikan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Warga meminta agar aspirasi ini disampaikan langsung kepada Bupati untuk dipertahankan dan dijawab secara nyata.
Suara keresahan mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) kini bergaung kencang dari kawasan pedalaman dan distrik-distrik pelosok. Warga dari wilayah Senopi, Kebar, Mawabuan, hingga wilayah sekitarnya secara terbuka membeberkan lumpuhnya fasilitas dasar, khususnya layanan kesehatan darurat dan operasional pendidikan gratis.
Kondisi pelayanan medis di puskesmas pelosok dinilai berada pada tahap yang memprihatinkan akibat minimnya pasokan logistik yang layak.
"Kami usulkan pengadaan obat untuk Puskesmas Senopi, Puskesmas Kebar, dan Puskesmas Mawabuan. Infrastruktur rumah untuk petugas nakes juga harus diperhatikan, karena kebanyakan obat-obatan di sana sudah kedaluwarsa," tulis isi dokumen laporan serap aspirasi tersebut.
Selain krisis obat-obatan, warga mendesak pemerintah daerah segera melakukan penambahan tenaga kesehatan (nakes) serta membangun perumahan dinas yang layak bagi para petugas medis yang mengabdi di ketiga puskesmas tersebut.
*Sekolah Yayasan Terpaksa Tarik SPP, Desak Kucuran Dana BOSDA*
Di sektor pendidikan, klaim mengenai realisasi sekolah gratis terbentur oleh fakta lapangan di distrik pelosok. Akibat tiadanya kucuran Dana Otsus, sejumlah sekolah swasta atau sekolah yayasan terpaksa tetap memberlakukan penarikan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) kepada para murid demi menyambung biaya operasional.
Warga membeberkan bahwa jenjang SMA tingkat yayasan dulunya pernah menerima bantuan melalui program BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Namun, program tersebut kini telah dihentikan, sehingga warga mendesak agar skema BOSDA segera diaktifkan kembali.
Kondisi prasarana fisik di lembaga pendidikan juga dilaporkan mengalami kerusakan. Di Distrik Kebar, fasilitas pagar pembatas SMP Kebar kini dalam kondisi rusak parah. Masalah ini diperparah dengan tingginya angka guru-guru di Kebar yang terlantar karena tidak memiliki rumah dinas atau perumahan guru yang memadai.
Menyikapi hal tersebut, warga merumuskan rekomendasi komprehensif bagi institusi pendidikan di wilayah pedalaman:
Pemerataan BOSDA: Mengusulkan pengadaan program Dana BOSDA khusus untuk SD Asiti, SD Senopi, SD Afrawi, SD Akmuri, SD Anjai, SMP Kebar, SMP Senopi, SMA Kebar, hingga SMK Afraw.
Fasilitas Pengajar: Mendesak pembangunan perumahan guru dinas serta penambahan tenaga guru baru secara masif untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di wilayah pedalaman tersebut.
Transparansi Beasiswa: Meminta agar penyaluran jaminan beasiswa pendidikan tidak ditahan di tingkat birokrasi, melainkan ditransfer langsung ke rekening masing-masing siswa/i agar tepat sasaran.
Sebagai langkah perbaikan jangka panjang, masyarakat di wilayah pelosok mengusulkan reorientasi sistem keuangan daerah. Mereka meminta pemerintah menghentikan proyek-proyek seremonial dan mengalihkan Dana Otsus untuk dikirim langsung ke tingkat kampung serta distrik dalam bentuk program jaminan sosial terpadu (Program Prospek). (Redaksi)
0 Komentar