Raja Ampat, Papua Terbit,- Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Rafael Mambrasar melaksanakan kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan dan Masyarakat Pada Umumnya tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua di Distrik Meosmansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu 26 Agustus 2026.
Kegiatan penyaluran aspirasi ini menghadirkan perwakilan distrik, kampung, sekolah, puskesmas, hingga tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda serta perwakilan masyarakat pada umumnya yang ada di Distrik Meosmansar, Kabupaten Raja Ampat.
Anggota MRP PBD, Rafael Mambrasar menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan penyaluran aspirasi ini adalah untuk menyuarakan, melindungi, dan menjaga hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) berdasarkan prinsip adat, budaya, moral, dan kerohanian.
Menurut Rafael, MRP PBD merupakan representatif kultur OAP, memastikan suara masyarakat adat, agama dan kaum perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan daerah.
“Memberikan perlindungan hak, yakni menyalurkan aspirasi masyarakat adat, umat beragama dan kaumm perempuan serta masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya,” jelasnya.
Rafael mengatakan, MRP PBD ikut memastikan manfaat Otonomi Khusus (Otsus) dengan melakukan penyaluran aspirasi, yakni fokus pada efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana Otsus. Tujuannya adalah untuk memastikan ana tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
“MRP PBD ikut membantu dalam perumusan kebijakan yang aspiratif, transparan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Otsus agar tepat sasaran. Jadi melalui penyerapan aspirasi ini, MRP PBD ikut berperan dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di wilayah Papua Barat Daya dengan mengelola persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat secara bijak,” ujarnya.
Rafael berharap, kegiatan tidak hanya menjadi wadah menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi awal dari dialog yang berkelanjutan antar masyarakat dan pemerintah demi terciptanya keadilan, kesejahteraan serta penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua (OAP) di Kabupaten Raja Ampat, khususnya Distrik Miosmansar.
Dalam penyaluran aspirasi ini, sejumlah permasalahan disampaikan oleh masyarakat, seperti tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal di Kampung Kurkapa, sarana dan prasarana, seperti komputer dan printer bagi gereja di Distrik Moesmansar, perumahan layak huni bagi 9 kampung di Distrik Moesmansar, adanya program beasiswa bagi para siswa/siswi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, perlu adanya perumahan dinas bagi staf distrik, pemanfaatan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.
Masyarakat masih mengalami kendala dalam pelayanan medis, ketersediaan tenaga medis yang kurang, ketersediaan obat-obatan, ruang belajar, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang dan adanya puskesmas pembantu (pustu) untuk rawat inap. Selain itu, sarana dan prasarana di Puskesmas Yembekwan yang harus diperhatikan oleh dinas terkait.
Masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, infranstruktur dan permasalahan lainnya menjadi bagian yang harus diprioritaskan, apalagi hal-hal ini berkaitan dengan kehidupan orang asli Papua yang ada di Distrik Miosmansar, Kabupaten Raja Ampat.
Sejumlah permasalahan ini akan ditindaklanjuti oleh MRP PBD dengan melakukan rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait, baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini telah mengelola dana Otsus.
“Sejumlah hal yang disampaikan oleh bapak/ibu sudah kami catat dan akan kami buatkan dalam bentuk rekomendasi, sehingga diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, sehingga pengelolaan dana Otsus ke depan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Rafael Mambrasar.(Redaksi)
0 Komentar