Jayapura, Papua Terbit,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua melaunching pemetaan kerawanan pelaksanaan pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) bulan November 2024,berlangsung di salah satu hotel kota Jayapura, Selasa(17/9/24)
Launching ini bertujuan untuk melakukan pemetaan kerawanan pemilu di tahun 2024 dengan mengidentifikasikan.isu dan tahapan yang paling rawan berdasarkan data 2022 dan pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan dari tiga isu utama tahapan yang menyebabkan pelanggaran dalam pemilu.
"Ada tiga(3) isu kerawanan utama yaitu, mulai dari pencalonan kampanye, dan pungut hitung,"ujarnya
Kemudian, Bawaslu melaunching peta kerawanan sekaligus destiminasi,
"Apa yang kami pahami sebagai peta kerawanan dalam konteks pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua,pertemuan ini sesungguhnya sekaligus menggenapi apa yang tercecer dari apa yang kami tidak bisa potret secara utuh,"ujarnya
Hardin menyebutkan ada beberapa daerah yang rentan potensi kerawanan di Provinsi Papua paling tinggi, sedang dan paling rendah
"bahwa peta kerawanan paling tinggi di empat(4) Kabupaten/Kota yaitu di Kota Jayapura, kabupaten kepulauan Yapen.Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi,
" Mengacu pada tiga tahapan tadi dalam pandangan kami,tingkat kerawanan paling tinggi yang menonjol di Kabupaten Sarmi,"ucapnya
Selain itu, tutur Hardin, peta kerawanan yang paling sedang 4 kabupaten yaitu kabupaten Waropen,Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Biak Numfor.kerawanan paling rendah kabupaten Supiori.
Kami meminta kesediaan Narsum utama dari 3 narasumber yaitu :
Narsum dari kiri ke kanan
Yofrey Piryamta N. Kebelen, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua.
Leo Imbiri, Sekjen Dewan Adat Papua, Latifaf Anum Siregar, Direktu Aliansi Demokrasi untuk Papua.
Anugrah Pata Koordinator Perhimpunan Pemilih Indonesia.
Menurutnya, peta kerawanan ini di ukur dari isu strategis empat dimensi yang menjadi dasar, yaitu dari isu sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipatif masyarakat.
Hardin berharap pelaksanaan pemilu, media dapat
memberikan informasi yang baik dan tepat kepada masyarakat sehingga partisipatif kita benar benar memberikan kesadaran publik bersama sama menyukseskan pilkada (Epen)
0 Komentar