Jayapura, Papua Terbit,- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua memaparkan kondisi ekonomi daerah, perkembangan inflasi, serta akselerasi digitalisasi dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Tahun 2026,berlangsung di kantor Bank Indonesia,Kamis(5/3/26)
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Matius D Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, para bupati, jajaran Forkopimda Provinsi Papua, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jayapura.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja Tim TPID dan P2DD di Papua yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, pada tahun 2025 Provinsi Papua berhasil meraih penghargaan sebagai TPID terbaik, berkat sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan.
Warsono menjelaskan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2026 tercatat 3,97 persen. Angka ini masih menunjukkan tren positif meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara dari sisi inflasi, hingga Februari 2026 tingkat inflasi di Papua tercatat 3,94 persen secara tahunan (year on year/yoy).
"Angka inflasi Papua pada Februari 2026 berada di level 3,94 persen (yoy). Meskipun sedikit berada di atas sasaran nasional, namun masih lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 4,9 persen," ujar Warsono.
Untuk menjaga stabilitas harga di daerah, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, sepanjang tahun 2025 Bank Indonesia Papua telah melaksanakan 297 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan Bulog, kelompok tani, serta pelaku UMKM di Provinsi Papua.
Sementara dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan, BI Papua memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, penguatan Good Agricultural Practices (GAP), serta peningkatan kapasitas bagi anggota TPID.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, Bank Indonesia juga memberikan bantuan kendaraan operasional kepada petani binaan agar mempermudah akses distribusi hasil pertanian ke pasar.
Adapun dari sisi komunikasi efektif, BI Papua mengajak masyarakat untuk menerapkan pola “Belanja Bijak” melalui pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Selain itu, Warsono juga menyoroti percepatan digitalisasi daerah yang dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Sepanjang tahun 2025, transaksi digital non tunai di Provinsi Papua tercatat hampir Rp3,5 triliun, dengan volume transaksi menggunakan QRIS mencapai 28,6 juta transaksi.
Jumlah pengguna QRIS di Papua juga terus meningkat, dengan 221 ribu pengguna serta 271 ribu merchant QRIS yang tersebar di berbagai wilayah di Papua.
Warsono menambahkan, pihaknya mengapresiasi komitmen tim P2DD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus mendorong peningkatan indeks transaksi elektronik pemerintah daerah.
"Semakin banyak pemerintah daerah yang menerapkan sistem pembayaran digital, maka pelaksanaan transaksi keuangan daerah juga akan semakin efisien dan transparan,"pungkasnya.(Epen Ketaren)
0 Komentar