Jayapura, Papua Terbit, - Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) untuk membahas arah pembangunan ekonomi berbasis adat. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Amazing Grace, Jayapura, pada Senin (16/3/2026) Siang.
Tujuan utama kegiatan Konferensi Luar Biasa (KLB) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua adalah meluruskan amanah organisasi dan membahas perubahan internal lembaga untuk mendukung kemajuan ekonomi.
Kegiatan KLB ini dihadiri perwakilan gubernur, Kodam, Polda, gereja, serta pimpinan adat, sebagai respons atas amanah organisasi dan regulasi pusat. Acara ini menekankan peran KAPP sebagai "Papua Bagian Pentolan" dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, dengan fokus visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Ketua Umum Kamar Adat Papua Goodlife Baransano menekankan urgensi KLB bagi pengusaha asli Papua dari 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. "Kegiatan KLB ini sangat penting untuk pengusaha asli Papua dari 6 Provinsi dan 42 kabupaten Kota, dan proses KLB ini harus berjalan sesuai dengan tuntutan organisasi yang ada, sehingga tidak ada rekomendasi atau titipan orang-orang yang diberikan SK di luar dari Forum," tegasnya.
Ia mengajak pelaku ekonomi, khususnya anak muda asli Papua, untuk tidak hanya bicara tapi langsung berkarya, mulai dari halaman rumah hingga skala Nasional. "Oleh sebab itu saya akan memantau langsung kinerja Kamar Adat Papua dan secara kusus saya juga akan memantau kegiatan KLB ini, saya tidak akan main main jika ada yang coba menganggu malah yang bersangkutan akan saya serahkan kepada pihak hukum yang berwajib,"tegas nya.
Ia menambahkan bahwa kata-kata dalam forum ini bukan rutinitas belaka, melainkan perintah organisasi yang harus dilaksanakan. " Saya mengajak para pelaku ekonomi, terutama anak muda asli Papua, untuk tidak lagi "tidur-tiduran di rumah saja, hanya bicara-bicara terus nanti ada makanan di meja tapi tidak keluar ke Halaman,"katanya.
Goodlife berharap, kegiatan KLB ini melahirkan regulasi jelas terkait NPWP, hak hukum dari Kemenkumham, dan kemajuan ekonomi bagi anak asli Papua, sejalan arahan Presiden.(Alex)
0 Komentar