ARTIKEL
Penulis :Epaenetus Ketaren
Stabilisasi Harga/Pengendalian Inflasi di Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua berupaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan,Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
Tentunya menjaga stabilisasi pengendalian inflasi daerah membutuhkan proses yang sangat panjang, tak segampang membalik telapak tangan.
Bank Indonesia Provinsi Papua trusberkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun berbagai stakeholder kabupaten/ kota Jayapura, dan Provinsi Papua.
Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
Media Papuaterbit.id lebih fokus pada Stabilisasi Harga/Pengendalian Inflasi di Daerah berdampak pada sektor pertanian bagi para petani dalam mendistribusikan hasil panennya dan jika inflasi meningkat secara otomatis harga sembako melonjak tinggi.
Menjaga stabilisasi harga /Pengendalian Inflasi di Daerah pemerintah pusat mengambil kebijakan melalui program swasembada pangan pada sektor pertanian berfokus pada kemandirian dan peningkatan produksi nasional yaitu peningkatan produksi beras, tata kelola pupuk bersubsidi, Infrastruktur irigasi dan penguatan cadangan beras pemerintah.
Sejalan dengan program pemerintah pusat,maka Bank Indonesia Provinsi Papua, bersama pemerintah daerah mendukung program swasembada pangan.
Bentuk dukungannya, Bank Indonesia ikut bersama-sama pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kota Jayapura telah melakukan aksi nyata Cetak sawah Rakyat (CSR) dengan penanaman padi perdana pada bulan Oktober 2026 di daerah koya timut Distrik muara tami kota Jayapura.
Program Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Rakyat dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.
Cetak sawah rakyat tersebut di hadiri Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko Rumaropen menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Pusat mengalokasikan sekitar 4.000 hektare lahan cetak sawah di Provinsi Papua.Sementara untuk Kota Jayapura mendapatkan jatah seluas 100 hektare yang seluruhnya berada di Distrik Muara Tami.
Walikota Jayapura,Abisai Rollo turut dalam penanaman padi dan pengembangan lahan pertanian,menurutnya di Koya Timur dan Koya Barat memiliki potensi besar untuk diperluas. Pemerintah Kota akan berkoordinasi dengan masyarakat trans pemilik lahan guna meningkatkan luas tanam, bahkan pengembangan hingga 500 hektare ke depan.
"Hari ini kita tanam, ke depan kita juga akan panen di Koya Timur. Distrik Muara Tami kita dorong menjadi lumbung ketahanan pangan Kota Jayapura. Petani kita tidak hanya menanam padi, tetapi juga jagung dan tanaman pangan lainnya,"
Hal ini juga di ungkapkan oleh Walikota Jayapura, Abisai Rollo kepada media Papua Terbit.id.
Bentuk dukungan yang di berikan kepada para petani berupa alat dan mesin dari kementerian,di harapkan bantuan tersebut dapat berlanjut, agar lahan-lahan yang sudah disiapkan bisa dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk pengembangan di tahun depannya
Program swasembada pangan yang di lakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berupaya untuk mencukupi pasokan beras dan kelancaran distribusi bahan pokok bagi kehidupan masyarakat di daerah perkotaan maupun distrik dan daerah kampung-kampung.
Dari Sisi kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono menyampaikan untuk mendukung kelancaran distribusi, juga memberikan bantuan kendaraan operasional kepada petani binaan agar mempermudah akses distribusi hasil pertanian ke pasar
Hal ini di sampaikan Warsono dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua di Kota Jayapura, 5 Maret 2026.
Pada aspek keterjangkauan harga,Warsono menjelaskan sepanjang tahun 2025 Bank Indonesia Papua telah melaksanakan 297 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan Bulog, kelompok tani, serta pelaku UMKM di Provinsi Papua.
Sementara dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan, Bank Indonesia Provinsi Papua memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, penguatan Good Agricultural Practices (GAP), serta peningkatan kapasitas bagi anggota TPID.
Data rilis dari Bank Indonesia Provinsi Papua, Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Mei 2026 mencatat secara bulanan 2 (dua)provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua mengalami inflasi, yaitu Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan dengan inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah sebesar 0,52% (mtm) diikuti oleh Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,48% (mtm).
Di sisi lain, kepada media Papua Terbit.id, Plt.Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Akhmad Jaelani mengatakan Perekonomian Provinsi Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB ADHB) triwulan I-2026 mencapai Rp 23.579,94 miliar danDasar Harga Konstan (ADHK)2010 mencapai Rp 13.729,13 miliar.
Ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,96 persen (y-on-y).
Ekonomi Provinsi Papua triwulan I-2026 terhadap triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar -0,80 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi terdalam sebesar -4,11 persen.
Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I-2026 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi yang tercatat sebesar 19,37 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yaitu sebesar 54,85 persen.
Bank Indonesia Provinsi Papua bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
0 Komentar