Jayapura, Papua Terbit,-Rumah Sakit Dian Harapan (RSDH) menggelar forum sinergi bersama stakeholder guna meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas akses layanan kesehatan Rumah sakit bagi masyarakat.
Direktur RSDH, dr. Jon Calvin Frans Paat, mengatakan kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan rumah sakit.
"Tujuan acara ini adalah bagaimana rumah sakit bisa menjawab tantangan pelayanan terhadap masyarakat. Kami memang sudah melayani, tetapi apa yang masih kurang harus kami perbaiki. Karena itu kami mengumpulkan stakeholder, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk mencari masukan," ujarnya.berlangsung di salah satu hotel kota Jayapura,Jumat(10/4/26)
Menurut Jon, peningkatan kualitas pelayanan menjadi fokus utama, terutama dalam hal keramahan tenaga medis, kenyamanan fasilitas, serta efisiensi waktu tunggu pasien.
"Harapannya akses pelayanan lebih cepat, lebih ramah, lebih nyaman, dan waktu tunggu pasien tidak terlalu lama,"tambahnya.
Selain itu, terkait sistem jaminan kesehatan, ia menilai kehadiran BPJS Kesehatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat ke layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Namun, ia mengakui masih terdapat keterbatasan dari sisi pembiayaan.
"Kita tahu alokasi anggaran di negara ini terbagi ke berbagai sektor, sehingga untuk BPJS porsinya masih terasa kurang. Di sisi lain, jika premi dinaikkan, masyarakat juga belum tentu mampu," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit terus melakukan inovasi dan efisiensi agar pelayanan tetap berjalan optimal. RSDH juga berkomitmen tetap memberikan pelayanan, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat.
"Kalau emergency menyangkut nyawa, pelayanan harus didahulukan, administrasi belakangan. Itu sudah berjalan,"tegasnya.
Sementara itu, Asisten III Setda Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki peran pembinaan terhadap rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta di wilayah kota.
Antari menjelaskan bahwa rumah sakit kelas C dan D berada di bawah pembinaan pemerintah kota, sehingga kualitas pelayanan harus terus dijaga demi kepentingan masyarakat.
"Kita menghendaki semua rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Kota Jayapura, lanjutnya, juga memberikan dukungan melalui program obat-obatan serta kerja sama pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat dukungan pembiayaan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki KTP Kota Jayapura.
"Kami berharap kabupaten lain juga melakukan hal yang sama, sehingga beban pelayanan tidak hanya terpusat di kota," katanya.
Melalui forum ini, RSDH bersama pemerintah dan stakeholder terkait berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Direktur Rumah Sakit Dian Harapan, Aloysius Giyai, mengajak seluruh jajaran rumah sakit, mulai dari dewan pembina hingga staf operasional, untuk memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang dilandasi nilai cinta kasih di Tanah Papua. Hal ini ditegaskan sebagai bagian dari menjaga warisan para pendiri rumah sakit.
Lanjut Aloysius, RS Dian Harapan menekankan pentingnya penguatan layanan unggulan sebagai rumah sakit swasta yang mandiri. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pengoperasian kapasitas tambahan sebanyak 18 tempat tidur. Selain itu, pelayanan pastoral tetap dipertahankan sebagai ciri khas utama dalam memberikan perhatian menyeluruh kepada pasien, tidak hanya dari sisi medis tetapi juga spiritual.
Di bidang peningkatan mutu, rumah sakit menunjukkan komitmen untuk memenuhi 24 layanan berbasis kompetensi sesuai standar yang akan diberlakukan pada tahun mendatang. Upaya ini juga diarahkan untuk melengkapi berbagai kekurangan guna mencapai kategori pelayanan yang lebih tinggi, di tengah tantangan akreditasi “Paripurna” yang hingga kini belum tercapai oleh rumah sakit di Papua.
RS Dian Harapan juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui strategi promosi yang lebih efektif. Dengan peningkatan kualitas layanan, diharapkan masyarakat Papua tidak lagi harus mencari pengobatan hingga ke luar negeri seperti Malaysia atau Singapura.
Dalam aspek keselamatan pasien, rumah sakit menegaskan komitmen tanpa kompromi. IGD dipastikan tetap menerima semua pasien tanpa melihat kemampuan biaya. Evaluasi terhadap setiap miskomunikasi, termasuk yang berkembang di media sosial, juga akan terus dilakukan guna menjaga kualitas pelayanan.
Pertemuan tersebut turut menghasilkan rekomendasi penting terkait perlunya sinergi dengan pemerintah daerah. Dukungan dana pendampingan, seperti melalui dana Otonomi Khusus (Otsus), dinilai krusial untuk membantu masyarakat yang belum memiliki BPJS atau yang kepesertaan KIS-nya sudah tidak aktif, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 65.000 jiwa di Papua.
Selain itu, RS Dian Harapan berharap adanya kejelasan petunjuk teknis (juknis) dari Dinas Kesehatan agar program kesehatan dapat benar-benar menjadi prioritas pembangunan dan menjangkau masyarakat secara luas.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menegaskan komitmen RS Dian Harapan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di tengah berbagai keterbatasan, melalui kolaborasi erat dengan pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama demi menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat Papua.(Epen Ketaren)
0 Komentar